Manado — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Utara mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2025. Pembahasan dilakukan dalam rapat bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Ruang Rapat DPRD Sulut, Senin (13/4/2026), dengan penekanan pada pentingnya transparansi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Anggota Pansus LKPJ, Nick Adicipta Lomban, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran eksekutif. Namun, ia juga mencatat perlunya perbaikan dalam penyajian materi oleh para kepala dinas, terutama terkait belum seragamnya format presentasi antarskpd dalam menjelaskan hubungan antara target dan realisasi.
Menurut Nick, inti pembahasan LKPJ terletak pada kemampuan setiap SKPD memenuhi IKU yang telah ditetapkan. Ia meminta agar penyampaian capaian tidak hanya berhenti pada angka, melainkan disertai penjelasan yang lebih menyeluruh.
“Kita harus mengetahui apakah Indikator Kinerja Utama dari tiap SKPD itu tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai, jelaskan penyebabnya. Jika justru melampaui target, sampaikan inovasi apa yang dilakukan. Ini penting agar kami di Pansus mendapatkan gambaran yang utuh,” ujar Nick dalam rapat yang dihadiri jajaran eksekutif dan dipimpin Asisten III Setda Provinsi Sulut.
Selain membahas program kerja, Nick juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilainya menunjukkan variasi cukup signifikan. Ia menemukan sebagian SKPD belum mencapai target 100 persen, sementara yang lain mencatat capaian hingga 300 persen.
Nick menilai kondisi tersebut perlu ditelaah lebih jauh untuk memastikan apakah capaian yang tinggi benar-benar mencerminkan kinerja optimal atau dipengaruhi penetapan target yang terlalu rendah.
“Bukan hanya soal target yang tidak tercapai, tetapi juga ketika capaian melampaui target secara signifikan. Apakah targetnya terlalu pesimis atau memang ada potensi yang belum tergambar secara optimal. Ini menjadi dasar penting bagi kami dalam merumuskan rekomendasi pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mempercepat sekaligus memperdalam pembahasan, Nick mengusulkan agar data program dan kegiatan—terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—disusun dalam format digital (PDF). Dengan cara itu, anggota Pansus dapat mempelajari materi lebih awal sebelum rapat berlangsung.
Ia juga mengapresiasi SKPD yang memaparkan program-program berdampak langsung bagi masyarakat. Nick berharap ke depan penyajian data dapat dibuat lebih sistematis dan mudah diakses agar pembahasan berjalan lebih efisien tanpa pendalaman berulang.
