PRAYA – Banjir yang kembali melanda kawasan wisata Kuta dan The Mandalika diduga tidak semata-mata dipicu cuaca ekstrem. Sejumlah pihak menilai ada faktor lain yang turut berkontribusi, termasuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak sesuai kaidah seiring pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan tersebut.
Ketua Mandalika Hotel Association (MHA) Syamsul Bahri mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan ruang dan tata ruang di kawasan Kuta dan sekitarnya. Evaluasi itu juga mencakup penanganan sistem drainase serta percepatan perbaikan infrastruktur yang dinilai rentan dan mengalami kerusakan.
Dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026), Syamsul Bahri menegaskan Kuta Mandalika merupakan etalase pariwisata Lombok, khususnya Lombok Tengah. Karena itu, ia menilai setiap persoalan yang muncul dapat memengaruhi citra daerah di mata wisatawan maupun investor internasional.
Ia juga mengingatkan sektor pariwisata sangat sensitif terhadap isu keselamatan dan aksesibilitas. Menurutnya, ketika citra destinasi terganggu, proses pemulihan tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang. Karena itu, peristiwa banjir yang terjadi perlu menjadi perhatian serius bersama.
Salah satu sorotan MHA adalah geliat pembangunan yang dinilai cukup masif di area perbukitan di wilayah Kuta dan sekitarnya. Syamsul Bahri menyatakan pihaknya mendukung masuknya investasi, namun menekankan pentingnya pengawasan lingkungan yang ketat.
Menurutnya, perubahan kontur tanah tanpa manajemen drainase dan konservasi yang terencana berpotensi meningkatkan risiko aliran permukaan yang berdampak langsung ke kawasan usaha di bawahnya. Ia menilai persoalan teknis tersebut perlu ditangani secara serius dan berbasis kajian ilmiah.
Syamsul Bahri menambahkan, Kuta Mandalika saat ini menjadi sorotan nasional dan internasional sehingga standar pengelolaan kawasan harus lebih tinggi, disiplin, dan terintegrasi dibanding kawasan lain. Ia menekankan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan harus diwujudkan dalam praktik, terutama terkait pengelolaan tata air, pengendalian pembangunan di perbukitan, serta kesiapan infrastruktur dasar.
Ia berharap peristiwa banjir dapat menjadi momentum evaluasi bersama demi keberlanjutan pariwisata Lombok. MHA, kata dia, mendukung pertumbuhan investasi dan pariwisata, namun mengingatkan pertumbuhan tanpa pengendalian dapat menimbulkan risiko jangka panjang sehingga perlu langkah antisipasi sejak dini.
Syamsul Bahri juga menyatakan pihaknya tidak ingin persoalan serupa terus berulang setiap musim hujan. Ia menilai momentum pembangunan harus diimbangi tata kelola lingkungan yang kuat agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat terdampak banjir akan menjadi perhatian pemerintah ke depan. Namun, ia menegaskan pemerintah kabupaten tidak dapat bekerja sendiri karena kemampuan dan kewenangan yang terbatas.
Karena itu, ia menilai diperlukan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta dukungan masyarakat luas, untuk menjawab persoalan yang ada. Ia juga menambahkan banjir tidak hanya terjadi di Lombok Tengah, karena beberapa daerah di NTB mengalami hal serupa akibat cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir.
