Martapura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penegasan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, saat menghadiri exit meeting pemeriksaan pendahuluan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan, Senin (02/03/2026).

Ikhwansyah, mewakili Bupati Banjar, menyatakan bahwa proses pemeriksaan tidak dipandang sebagai agenda rutin semata, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.

Ia juga memastikan seluruh jajaran Pemkab Banjar siap mendukung penuh setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Banjar, Muhammad Riza Dauly, menjelaskan bahwa exit meeting tersebut menandai berakhirnya pemeriksaan pendahuluan oleh tim BPK. Menurutnya, karena masih tahap awal, belum ada hasil pemeriksaan yang bersifat final.

Riza menekankan pentingnya sinergi dan keterbukaan antar perangkat daerah dalam menyiapkan data serta dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan terinci. Pemeriksaan terinci tersebut dijadwalkan berlangsung pada April mendatang, setelah Lebaran.

Ia menambahkan, kesiapan sejak dini merupakan bentuk tanggung jawab bersama agar laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Hasil pemeriksaan terinci nantinya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI.

Riza menegaskan, sikap terbuka dan kooperatif menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjar menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya kewajiban, tetapi juga komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.