Pertemuan tertutup di Miami, Florida, pada 19 Desember 2025 mempertemukan Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, serta Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty. Pertemuan ini dipandang menandai perubahan penting dalam pendekatan Amerika Serikat untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza, terutama ketika proses transisi menuju Fase Kedua gencatan senjata masih menemui kebuntuan.
Pemilihan Miami sebagai lokasi pertemuan—bukan Washington D.C.—dinilai memiliki makna politik tersendiri. Kota tersebut digambarkan sebagai pusat baru diplomasi pemerintahan Trump, dengan gaya perundingan yang lebih personal dan cepat, serta tidak terlalu terikat pada mekanisme birokrasi. Pertemuan di Miami juga disebut berlangsung menjelang rencana pertemuan puncak antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu pada akhir Desember 2025.
Salah satu isu paling krusial yang dibahas adalah masa depan persenjataan Hamas. Di tengah pandangan sebagian analis Israel—terutama dari kalangan liberal—yang menilai pelucutan senjata total sulit diwujudkan, Turki mengemukakan pendekatan yang disebut lebih praktis, yakni decommissioning atau “pembekuan” senjata.
Dalam skema ini, Hamas tidak diminta langsung menghancurkan persenjataannya. Sebagai gantinya, senjata akan ditempatkan di gudang-gudang yang dikontrol dan diawasi oleh otoritas Turki atau pasukan internasional dengan Turki sebagai elemen inti. Bagi Hamas, mekanisme ini dipandang dapat menghindarkan kesan menyerah; sementara bagi Israel, pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan tidak ada serangan roket selama masa transisi.
Pertemuan Miami juga menyinggung pembentukan International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional. Meski Israel secara historis menolak kehadiran militer Turki di dekat perbatasannya, dinamika disebut mulai berubah seiring tekanan dari Washington.
Jika Turki dilibatkan dalam ISF, perannya diperkirakan mencakup pengawasan teknis dan engineering, termasuk pembersihan ranjau serta rekonstruksi cepat yang dibutuhkan di Gaza. Selain itu, kehadiran Turki disebut berpotensi lebih dapat diterima oleh warga Gaza karena statusnya sebagai negara mayoritas Muslim dengan kekuatan militer terbesar di NATO. Turki juga diproyeksikan menjalankan fungsi audit keamanan untuk memberi jaminan kepada AS dan Israel bahwa dana rekonstruksi tidak digunakan kembali untuk membangun infrastruktur militer Hamas.
Secara keseluruhan, pertemuan di Miami disebut meletakkan fondasi bagi upaya membawa Gaza dari situasi perang menuju tata kelola yang lebih teknokratik. Namun, keberhasilan skenario tersebut dinilai sangat bergantung pada tingkat kepercayaan Israel terhadap Ankara sebagai penjamin di lapangan, sekaligus pada kemampuan Turki menjembatani resistensi Hamas terhadap agenda pelucutan senjata.
