Jakarta, 16/4 — Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah menyambut positif materi pembekalan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X LDII yang menghadirkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Kamis (9/4). Dalam pembekalan tersebut, dibahas isu strategis terkait pengelolaan haji hingga pentingnya budaya kebersihan dan ketertiban sebagai bagian dari karakter bangsa.
Dahnil menilai tantangan penyelenggaraan haji semakin kompleks, terutama akibat dinamika global seperti kenaikan biaya avtur dan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah berkomitmen agar kenaikan biaya tidak membebani jamaah.
Dalam kesempatan itu, Dahnil memaparkan secara terbuka kondisi keuangan haji Indonesia yang disebut mencapai Rp 180 triliun. Namun, ia juga menyoroti persoalan masa tunggu keberangkatan haji yang dapat berlangsung puluhan tahun. Pemerintah, menurutnya, tengah mengkaji sejumlah strategi untuk memperpendek antrean, mulai dari upaya melobi penambahan kuota di Arab Saudi hingga efisiensi pengelolaan dana.
“Presiden Prabowo berkomitmen agar kenaikan biaya global tidak membebani jamaah. Kami sedang mengkaji wacana-wacana solutif agar antrean haji tidak lagi menyentuh angka 40-an tahun, namun tetap menjaga kesehatan keuangan haji agar tidak ambruk di masa depan,” ujar Dahnil.
Selain persoalan haji, Dahnil turut menekankan pentingnya budaya bersih dan tertib sebagai agenda pembangunan karakter bangsa. Ia menyebut kebersihan dan kedisiplinan sebagai bagian dari perhatian pemerintah untuk mendorong Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah, Agung Riyanto, menyampaikan apresiasi terhadap materi pembekalan yang dinilainya relevan. Ia menilai penjelasan mengenai tantangan pengelolaan haji ke depan menjadi bahan penting bagi pesantren untuk ikut mengedukasi masyarakat.
“Kami di Ponpes Wali Barokah sangat mengapresiasi transparansi yang disampaikan Bapak Wamen Haji. Masalah antrean haji adalah keresahan kolektif umat. Kami memandang bahwa pesantren memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada warga dan jamaah mengenai kondisi riil di lapangan,” kata Agung.
Agung juga menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga keberlanjutan dana haji. Menurutnya, hal itu penting agar generasi muda, termasuk para santri, tetap memiliki kepastian untuk berangkat ke Tanah Suci dengan tata kelola yang lebih adil dan profesional.
Sementara itu, Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, menilai berbagai wacana yang disampaikan masih memerlukan pendalaman agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada umat. Ia menyebut pihaknya siap mendukung dan memberi masukan konstruktif.
Daud juga menyoroti kedisiplinan dan budaya bersih yang menjadi kebiasaan di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan LDII sebagai modal sosial untuk mendukung penyelenggaraan haji yang tertib. “Pak Wamen tadi menyebutkan pentingnya tradisi bersih dan disiplin mengantre sebagai agenda nasional. Di Ponpes Wali Barokah, nilai-nilai kedisiplinan dan kebersihan sudah menjadi karakter harian santri. Kami siap menyinergikan budaya pesantren ini untuk mendukung kualitas pelayanan haji Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, Ponpes Wali Barokah berharap hasil Munas X LDII dapat melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat dakwah, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan umat, khususnya terkait pelayanan haji dan pembangunan karakter bangsa. Daud menyebut pesantren berkomitmen menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam mendukung dua fokus Kementerian Haji saat ini: menjaga keuangan haji dan memastikan pelayanan yang lebih baik.
Melalui sinergi tersebut, Ponpes Wali Barokah berharap penyelenggaraan haji Indonesia ke depan dapat berjalan lebih pasti, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan umat.
