Ancaman terhadap kekuasaan politik tidak selalu hadir dalam bentuk oposisi terbuka atau kritik keras di ruang publik. Dalam banyak kasus, tantangan yang lebih rumit justru datang dari dalam lingkar kekuasaan—melalui relasi yang tampak harmonis, loyalitas yang tidak sepenuhnya utuh, serta kepentingan yang bergerak di bawah permukaan. Dalam kerangka ini, konsep inimicus kerap dipakai untuk menggambarkan “musuh dalam selimut”: pihak yang tidak berdiri di seberang, melainkan berada dekat dengan pusat kekuasaan.
Dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto, situasi tersebut menjadi relevan mengingat pemerintahannya ditopang spektrum koalisi yang luas. Di satu sisi, koalisi besar dapat memberi stabilitas formal dan mempersempit ruang oposisi. Namun di sisi lain, komposisi yang lebar juga membuka potensi friksi internal karena setiap aktor membawa agenda, basis dukungan, dan kalkulasi politik masing-masing yang tidak selalu sejalan dalam jangka panjang.
Sejumlah pengalaman politik menunjukkan bahwa konflik internal sering kali menjadi titik lemah paling krusial bagi sebuah pemerintahan. Ketegangan biasanya tidak meledak tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan melalui perbedaan kepentingan yang dibiarkan mengendap, rivalitas personal, atau intrik yang berkembang saat batas antara urusan pribadi dan kepentingan negara menjadi kabur. Dalam kondisi seperti itu, stabilitas bisa dipertaruhkan meski dari luar tampak solid.
Dalam lanskap politik Indonesia pascareformasi, konfigurasi kekuasaan yang dibangun melalui koalisi besar bukan hal baru. Model ini memang dapat menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi juga menyimpan tarik-menarik di dalam tubuh kekuasaan. Karena itu, ancaman terhadap stabilitas tidak selalu datang dari oposisi yang lemah, melainkan dari relasi internal yang tidak sepenuhnya padu.
Artikel ini menyoroti bahwa jika dibandingkan dengan ancaman dari luar (hostis), oposisi terbuka dinilai relatif tidak memiliki daya tekan kuat untuk menggoyang pemerintahan secara langsung. Justru, ketika tekanan eksternal tidak dominan, dinamika internal bisa menjadi faktor penentu. Dalam kerangka ini, kekuatan pemerintahan lebih ditentukan oleh seberapa solid lingkar kekuasaan yang dibangun, termasuk kemampuan mengelola persaingan elite, perebutan pengaruh, serta perbedaan kepentingan yang tidak selalu tampak di permukaan.
Di bagian lain, tulisan tersebut menyinggung pertarungan pengaruh internal yang disebut melibatkan dua figur, Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin, yang digambarkan sebagai tokoh benteng pertahanan Prabowo. Keduanya disebut memiliki basis kekuatan berbeda: Dasco berakar di parlemen serta jaringan sipil, sementara Sjafrie dinilai kuat di kalangan purnawirawan dan unsur militer. Rivalitas keduanya disebut membuat situasi saling mengawasi.
Dalam skenario hipotetis jika terjadi sesuatu pada Prabowo, konstitusi mengatur bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan naik menjadi presiden. Tulisan itu kemudian mengaitkan kemungkinan pengisian posisi wakil presiden sebagai jatah partai pengusung, dan menyebut Partai Gerindra sebagai pihak yang akan menentukan figur pengganti. Dasco dan Sjafrie disebut sebagai dua nama yang berpeluang kuat untuk posisi tersebut.
Selain itu, artikel tersebut menambahkan bahwa faktor lain yang disebut dapat memengaruhi pilihan adalah peran “Genk Solo” melalui Joko Widodo. Dalam hal kedekatan dengan Solo, Dasco disebut lebih dekat dibanding Sjafrie. Namun, ada pula nama lain yang disebut berpotensi, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani. Muzani digambarkan sebagai figur yang tenang, tidak ambisius, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, serta dinilai dapat diterima oleh kubu Dasco, Sjafrie, maupun Solo.
Di luar dinamika internal, tantangan lain yang disorot adalah kemampuan pemimpin memisahkan konflik personal dari kepentingan negara. Dalam sistem presidensial, presiden menjadi pusat pengambilan keputusan strategis. Karena itu, setiap preferensi personal berisiko memengaruhi kebijakan apabila tidak dikelola secara hati-hati, terutama ketika konflik antar-elite dapat merembes menjadi konflik institusional dan memengaruhi objektivitas kebijakan publik.
Prabowo disebut memiliki pengalaman panjang dalam kontestasi politik dan tidak asing dengan rivalitas. Salah satu contoh yang diangkat adalah rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 yang berujung kerja sama dalam pemerintahan. Hal itu dipandang sebagai indikasi bahwa dalam situasi tertentu ia mampu menempatkan kepentingan lebih besar di atas konflik personal. Namun tulisan tersebut juga menekankan bahwa pengalaman masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan, karena tantangan saat berada di pusat kekuasaan dinilai lebih kompleks dibanding saat berada di luar pemerintahan.
Strategi merangkul lawan dan membangun aliansi luas juga menjadi sorotan. Pendekatan ini dipandang rasional untuk meredam oposisi formal dan menciptakan stabilitas di permukaan. Namun, strategi tersebut dinilai menyimpan paradoks: konflik tidak selalu hilang, melainkan berpotensi berpindah dari ruang terbuka ke ruang tertutup, menjadi ketegangan laten di dalam koalisi.
Koalisi besar pada dasarnya mempertemukan beragam kepentingan. Selama kepentingan itu masih bisa dipertemukan, koalisi akan tampak solid. Namun ketika terjadi pergeseran kepentingan atau ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, friksi dapat muncul. Dalam konteks ini, keberhasilan strategi merangkul tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pihak yang diakomodasi, tetapi seberapa kuat fondasi kepentingan bersama yang dibangun agar stabilitas tidak rapuh dan tidak berubah menjadi ketenangan semu.
Pada akhirnya, ujian kepemimpinan Prabowo tidak hanya terletak pada kemampuan menghadapi lawan yang terlihat di luar pemerintahan, tetapi juga pada kecakapan membaca dan mengelola dinamika internal. Dalam situasi ketika oposisi terbuka dinilai tidak dominan, kestabilan pemerintahan lebih banyak ditentukan oleh manajemen relasi di dalam koalisi: menjaga kepercayaan, memastikan koordinasi, serta mencegah konflik kecil berkembang menjadi ketegangan besar.
