Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang selama ini dikenal rapat mulai menunjukkan retakan secara lebih terbuka. Setelah bertahun-tahun berselisih dalam sejumlah isu—mulai dari produksi minyak hingga konflik di Sudan—perbedaan itu kini muncul ke ruang publik dan, menurut para analis, berpotensi memengaruhi arah Timur Tengah pada 2026.

Ketegangan terbaru mencuat setelah Arab Saudi melancarkan serangan udara pada Selasa lalu di pelabuhan al-Mukalla, Yaman selatan. Riyadh menyatakan serangan itu menargetkan pengiriman senjata yang disebut terkait dengan UEA dan ditujukan untuk Dewan Transisi Selatan (STC), kelompok separatis di Yaman.

Dalam pernyataan publik yang jarang terjadi, Saudi menuding UEA melakukan tindakan yang disebut “sangat berbahaya” dan mengancam keamanan Saudi. UEA membalas dengan menuduh Saudi menyebarkan “ketidakakuratan yang mendasar”.

Sejumlah komentator dari kedua negara ikut merespons secara terbuka, sesuatu yang dinilai tidak lazim dalam hubungan antartetangga di Teluk. Abdulkhaleq Abdulla, cendekiawan senior asal Emirat, menyebut serangan militer terang-terangan terhadap Yaman selatan sebagai “bukan tindakan kepahlawanan”. Sementara analis Saudi Abdulaziz Alghashian, dalam siaran langsung Al Jazeera, mengatakan bahwa sebagai warga Saudi ia biasanya tidak berkomentar soal tindakan UEA agar tidak “menyumbang pada diskusi yang tidak sehat”. Namun, ia menilai situasi kini memasuki tahap yang “kemungkinan besar tidak akan kembali normal”.

Alghashian juga menilai kelompok separatis dan pegiat gencatan senjata di kawasan berupaya mengubah kondisi fisik, perbatasan, dan realitas politik yang menguntungkan UEA dengan mengorbankan Saudi. Para pengamat menilai perkembangan ini berbeda dari ketegangan Teluk sebelumnya, termasuk saat blokade Qatar hampir satu dekade lalu, ketika Saudi tidak pernah langsung menyerang pasukan yang berafiliasi dengan sekutunya.

Sejumlah analis menilai tahun 2026 akan sangat ditentukan oleh cara Abu Dhabi dan Riyadh mengelola rivalitas yang kian terbuka ini. Kristian Ulrichsen, pakar Teluk dan peneliti di Baker Institute, mengatakan bahwa meski perbedaan pendekatan sudah berlangsung bertahun-tahun, upaya pengekangan selama ini dinilai tidak lagi efektif. Ia menyebut UEA mungkin mendekati titik kritis dalam kemampuannya menyeimbangkan hubungan regional dengan mitra utama seperti Saudi dan Mesir, terutama terkait dukungan kepada kelompok bersenjata non-negara, dengan Yaman dan Sudan sebagai contoh.

Sudan dan pergeseran fokus Saudi

Perbedaan kepentingan juga terlihat di Sudan. Middle East Eye melaporkan bulan lalu bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berniat melobi Presiden AS Donald Trump terkait peran UEA dalam mendukung kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Sejumlah analis berspekulasi lobi yang juga dikonfirmasi Trump secara publik itu ikut memperburuk hubungan kedua negara di Yaman.

Dalam konflik Sudan, Emirat disebut mendukung RSF, sedangkan Saudi mendukung tentara resmi Sudan. Di Yaman, meski sama-sama menentang Houthi dan mendukung pemerintahan yang diakui internasional, UEA telah lama mendukung STC. Kelompok separatis itu menguasai wilayah di tenggara Yaman pada awal bulan ini, yang kemudian memicu serangan Saudi pada pekan lalu.

Hesham Alghannam, analis pertahanan Saudi dan peneliti di Carnegie Middle East Center, menilai Saudi kini mengandalkan keunggulan berupa legitimasi internasional, kedalaman strategis, daya ungkit ekonomi, serta pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Menurutnya, Riyadh telah bergeser dari perang ekspedisi besar-besaran menuju model yang fokus pada deterrence (pencegahan), tekanan selektif, dan hasil politik.

Alghannam menambahkan, Saudi belajar dari intervensi sebelumnya di Yaman—ketika koalisi yang dipimpinnya gagal mengalahkan Houthi secara tuntas—bahwa kekuatan proxy dan kekuatan senjata saja tidak cukup.

Somalia dan isu Somaliland

Arena perbedaan lain muncul di Tanduk Afrika. Saudi pekan lalu bergabung dengan banyak negara mengecam pengakuan Israel terhadap wilayah pemisah Somaliland. Nama UEA tidak tercantum dalam daftar panjang negara Muslim dan Arab yang menentang pengakuan tersebut. Abu Dhabi diketahui bekerja sama erat dengan Somaliland, termasuk pembangunan pangkalan militer di sana.

Para ahli menilai garis perbedaan kian jelas: UEA dinilai mendukung kelompok paramiliter dan separatis di berbagai wilayah, sedangkan Saudi berupaya membangun koalisi politik untuk mempertahankan batas wilayah yang sudah ada di Timur Tengah dan Tanduk Afrika.

Perbedaan pendekatan terhadap Israel

Garis perpecahan lain berkembang dalam cara berurusan dengan Israel. UEA telah menormalisasi hubungan dengan Israel sejak 2020. Kristin Diwan, peneliti senior di Arab Gulf States Institute, mengatakan Emirat semakin menguatkan pendekatannya terhadap Israel sejak Perjanjian Abraham. Karena Saudi “tidak bisa dan tidak mau” mengikuti langkah tersebut akibat perang Gaza, Diwan menilai Emirat mempererat koordinasi dengan kekuatan regional non-Arab lain, yakni Turki.

Menurutnya, hal itu menjadi tanda pembentukan aliansi baru, meskipun belum terbentuk kubu-kubu yang benar-benar jelas.

Lebih serius dari krisis Qatar?

Sejumlah pengamat membandingkan situasi ini dengan krisis Teluk 2017, ketika Saudi memimpin blokade terhadap Qatar dan UEA berada di pihak yang sama. Saat itu, kedua negara menuduh Qatar mendukung kelompok Islam politik yang dinilai dapat mengancam monarki mereka.

Emadeddin Badi, peneliti dan ahli kelompok bersenjata di kawasan, mengatakan UEA kala itu hampir berhasil mempersatukan seluruh negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) melawan Qatar. Namun, ia menilai dinamika kini berubah, dengan Emirat disebut telah “mengganggu pemangku kepentingan lain”, termasuk Mesir dan Turki. Badi menyebut jika koalisi melawan UEA benar-benar terbentuk, hal itu akan menjadi pergeseran geopolitik yang belum pernah terjadi dalam struktur kekuatan di Timur Tengah.

Alghannam menilai krisis saat ini berbeda dari konflik Qatar pada 2017 dan bahkan lebih serius. Menurutnya, kasus Qatar merupakan keretakan diplomatik yang dikelola melalui mediasi GCC dan internasional hingga akhirnya bisa diatasi. Kuwait dan Oman menjadi mediator saat itu, tetapi mencari perantara antara Abu Dhabi dan Riyadh kini diperkirakan jauh lebih sulit.

Ketegangan dibesar-besarkan?

Meski demikian, tidak semua analis melihatnya sebagai keretakan besar. Bader al-Saif, asisten profesor di Universitas Kuwait dan rekan Chatham House, mengatakan ketegangan publik di Teluk bukan hal yang langka. Ia menyebut selain krisis Qatar, pernah ada ketegangan terbuka antara Oman dan UEA pada 2011.

Menurut al-Saif, kepentingan bersama dalam perdagangan, pariwisata, dan sektor lain dapat mendorong kedua pihak kembali rukun. Ia juga menyoroti adanya rasa kebersamaan di dalam GCC yang membuat negara-negara anggotanya enggan mendorong konflik lebih jauh. Namun, ia menekankan tantangan utamanya tetap pada satu hal: bagaimana konflik tersebut dikelola.