Probolinggo—Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 mengemuka sebagai ruang evaluasi kinerja pemerintah daerah. Dalam rangkaian pembahasan yang berlanjut di Panitia Khusus (Pansus) bersama pihak eksekutif, anggota dewan Ryadlus Sholihin Firdaus menekankan perlunya perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ryadlus menegaskan pembahasan LKPJ tidak semestinya berhenti pada aspek administratif. Ia mendorong evaluasi berbasis data dan dampak nyata, terutama pada sektor-sektor yang dinilai berkontribusi langsung terhadap PAD.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pengelolaan parkir. Dari sekitar 107 titik parkir di Kota Probolinggo, ia menilai belum semuanya berjalan efektif. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan menyajikan data rinci agar dapat dilakukan pemetaan titik yang produktif dan titik yang justru berpotensi membebani daerah.
“Jangan sampai keberadaan juru parkir tidak memberi kontribusi signifikan. Harus jelas efektivitasnya,” kata Ryadlus dalam forum pembahasan.
Selain parkir, Ryadlus juga menyoroti kinerja Pudam Bayuangga. Ia menyampaikan adanya kerugian hampir Rp300 juta akibat kerusakan jaringan pipa yang disebut dipicu proyek Kementerian PUPR pada akhir tahun 2025. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara konkret, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Ia juga mengkritisi struktur organisasi di Pudam yang dinilai belum efisien. Sejumlah jabatan disebut tidak memiliki indikator kinerja yang jelas, termasuk posisi paralegal. “Kita harus ukur dampaknya. Kalau tidak jelas kontribusinya, ini bisa jadi beban organisasi,” ujarnya.
Dalam dinamika rapat Pansus, Ryadlus turut mendorong perubahan mekanisme pembahasan agar lebih efektif. OPD tidak lagi diminta menyampaikan paparan panjang, melainkan langsung masuk ke sesi tanya jawab yang fokus pada persoalan krusial. Mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses evaluasi sekaligus memperdalam substansi pembahasan.
Isu transparansi anggaran juga menjadi perhatian. Salah satu yang dibahas adalah penggunaan dana Rp9 miliar yang berasal dari pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang disebut masih menimbulkan perbedaan pemahaman antara legislatif dan eksekutif. Ryadlus menilai kejelasan status dan penggunaan anggaran penting untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik.
Di luar isu PAD dan tata kelola, pembahasan turut memuat berbagai aspirasi terkait pelayanan publik, termasuk penerangan jalan dan penguatan identitas RSUD Ar-Rozi. Ryadlus menilai masukan-masukan tersebut perlu dipandang sebagai kebutuhan riil masyarakat yang tidak bisa diabaikan.
Ia menegaskan fungsi pengawasan DPRD harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. “Evaluasi ini harus berdampak. Bukan sekadar laporan selesai, tapi ada perbaikan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
