Asosiasi Perbankan Vietnam (VNBA) bersama International Finance Corporation (IFC) menerbitkan Kode Etik dalam kegiatan penagihan utang sebagai upaya meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan tata krama dalam proses penagihan. Kode etik tersebut dibahas dalam Konferensi tentang Pelaksanaan Kode Etik dalam Kegiatan Penagihan Utang yang digelar pada 20 April.
Dalam konferensi itu, Nguyen Quoc Hung menyampaikan bahwa sektor perbankan Vietnam telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, mencakup undang-undang, peraturan, surat edaran, hingga dokumen panduan. Kerangka ini disebut sebagai dasar wajib yang harus dipatuhi secara ketat oleh lembaga kredit dan petugas bank dalam menjalankan tugasnya.
Selain kepatuhan pada regulasi, VNBA juga telah mengeluarkan standar etika profesional dan kode etik bagi pejabat perbankan. Nguyen Quoc Hung menegaskan, sejak 2019 Vietnam telah menerapkan seperangkat standar tersebut di banyak lembaga kredit dan dinilai berkontribusi dalam membangun citra industri perbankan yang berlandaskan nilai etika profesional.
Namun, VNBA menilai penagihan utang memerlukan pedoman khusus. Nguyen Quoc Hung menjelaskan bahwa sekitar tiga tahun lalu, dalam konteks dampak COVID-19 dan kebutuhan memperluas penyaluran kredit kepada nasabah—terutama individu dan pelaku usaha—kegiatan penagihan utang menghadapi banyak kesulitan. Ketika nasabah tidak mampu membayar, penyelesaian utang menjadi rumit dan muncul praktik penagihan yang tidak profesional, yang kemudian menimbulkan citra negatif.
Ia juga menyinggung pembahasan Undang-Undang tentang Lembaga Kredit yang memberikan hak kepada bank untuk menyita jaminan. Menurutnya, kewenangan besar tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapannya serta bagaimana pelaksanaannya dapat memperoleh dukungan publik.
Menanggapi situasi tersebut, VNBA berkonsultasi dengan lembaga terkait dan organisasi internasional, termasuk IFC, untuk mengembangkan dua inisiatif: Buku Panduan tentang Restrukturisasi Utang di Luar Pengadilan serta Kode Etik untuk Penagihan Utang. Saat ini, buku panduan disebut masih dalam tahap finalisasi, sementara kode etik penagihan utang telah siap dan diterbitkan.
Pham Lien Anh, Kepala Program Penasihatan Ekonomi dan Kebijakan Regional Mekong (IFC), menyatakan bahwa kegiatan penagihan utang semakin mendapat perhatian publik dan menuntut tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Ia menekankan pentingnya perlakuan terhadap nasabah secara hormat, transparan, dan adil. Di sisi lain, lembaga kredit juga membutuhkan standar yang jelas dan konsisten untuk mengelola risiko operasional, memastikan profesionalisme, serta melindungi reputasi dan kepercayaan publik.
Kode Etik penagihan utang ini disusun berdasarkan empat prinsip inti, yakni kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak-hak nasabah, perlindungan reputasi lembaga kredit, dan kerahasiaan informasi. Proses penyusunannya dilakukan melalui 11 putaran, dengan memasukkan lebih dari 370 masukan dari 48 unit, termasuk lembaga kredit, Kementerian Keamanan Publik, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung Rakyat, serta instansi terkait dari Bank Negara Vietnam.
Pengacara Nguyen Hung Quang, Wakil Ketua Komite Penyusun Kode Etik, menjelaskan bahwa kode etik yang terdiri dari tiga bab dan 11 pasal itu penting untuk mengatur perilaku karyawan bank, membatasi risiko organisasi, serta meningkatkan efektivitas komunikasi merek. Ia menegaskan, kode etik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menggantikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan bersifat sukarela untuk mengarahkan perilaku sesuai standar etika.
Dalam ketentuannya, kode etik juga mendefinisikan perilaku yang perlu dilakukan petugas kredit, seperti bekerja dengan penuh hormat dan mendengarkan secara saksama, serta secara berkala memverifikasi saldo terutang dan memberikan informasi lengkap kepada nasabah. Pada saat yang sama, kode etik melarang penggunaan kekerasan, ancaman, pelecehan, penghinaan, serta pengungkapan informasi nasabah tanpa izin.
Nguyen Quoc Hung menekankan bahwa peran bank adalah menyediakan pinjaman untuk mendukung produksi, bisnis, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia menyebut, sejak awal peminjaman nasabah menyerahkan dokumen dan menjalani penilaian menyeluruh. Namun ketika peminjam tidak mampu atau kekurangan sarana untuk membayar kembali, sikap dan tindakan bank dalam penagihan menjadi sangat menentukan. Karena itu, ia menyatakan proses pengembangan kode etik dilakukan secara sistematis, hati-hati, dan proaktif.
Meski bukan peraturan hukum, ketentuan umum dalam kode etik dinilai perlu untuk menjadi dasar bagi lembaga kredit dalam menyusun aturan internal masing-masing. Namun, pada prinsipnya, semua pihak diharapkan mematuhi isi inti kode etik tersebut.
VNBA juga menekankan peran lembaga kredit dalam memastikan pelaksanaan standar berjalan baik. Menurut Nguyen Quoc Hung, hanya jika lembaga kredit menjalankan proses secara benar dan sesuai standar, mereka memiliki dasar untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga pengatur dan memperoleh konsensus sosial. Ia menyatakan keyakinannya bahwa penerapan serentak kode etik ini akan membantu meningkatkan transparansi dan tata krama dalam kegiatan penagihan utang.
