Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur mendesak Kepolisian Resor (Polres) Sumba Timur membuka secara transparan perkembangan penanganan kasus tambang emas ilegal di wilayah penyangga kawasan konservasi Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti.
WALHI NTT menilai hingga kini belum ada kejelasan informasi kepada publik terkait proses hukum terhadap sejumlah pelaku yang sebelumnya telah diamankan aparat kepolisian. Organisasi tersebut menyoroti belum adanya penjelasan terbuka mengenai status hukum para pelaku, perkembangan penyidikan, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik aktivitas tambang ilegal itu.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa penanganan kasus tambang emas ilegal ini berjalan tidak transparan dan cenderung mandek. Publik berhak tahu: sudah sejauh mana proses hukum berjalan? Siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada aktor besar di balik praktik ini yang disentuh hukum atau justru dilindungi?,” ujar perwakilan WALHI NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, Minggu, 19 April 2026.
Menurut WALHI NTT, aktivitas tambang emas ilegal di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Dampaknya dinilai dapat mengganggu sumber air, ketahanan pangan, serta keselamatan masyarakat di Sumba Timur.
WALHI NTT juga menilai potensi kerusakan ekologis dapat meluas apabila praktik pertambangan ilegal terus dibiarkan tanpa penindakan tegas. Ketidakjelasan informasi dari aparat penegak hukum, menurut mereka, berisiko membuka ruang bagi pelaku untuk kembali beroperasi, melemahkan efek jera, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Jika aparat penegak hukum tidak mampu atau tidak serius menuntaskan kasus ini secara terbuka, maka wajar publik mempertanyakan integritas dan keberpihakan institusi kepolisian. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul terhadap pelaku yang memiliki modal dan jaringan,” kata Yulianto.
Dalam pernyataannya, WALHI NTT menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Polres Sumba Timur. WALHI NTT juga menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada kejelasan dari aparat penegak hukum di daerah.
