Tuntutan keterbukaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencuat di Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah warga mengkritik Pemerintah Desa (Pemdes) Cangko yang dinilai belum terbuka terkait laporan pengelolaan unit usaha desa tersebut, Kamis (16/4/2026).

Kekecewaan warga meningkat setelah agenda audiensi yang sebelumnya direncanakan untuk membahas persoalan transparansi BUMDes mendadak ditunda oleh pihak Pemdes. Penundaan itu disebut karena pihak-pihak terkait belum siap hadir dalam pertemuan.

Salah seorang warga, Syamsul Huda, menyampaikan bahwa penundaan terjadi karena pemerintah desa masih menunggu kesiapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengurus lama BUMDes. Ia mengatakan masyarakat selama ini merasa tidak memperoleh penjelasan mengenai unit usaha yang berjalan maupun pola pengelolaannya.

“BUMDes ini minim informasi. Kami seakan-akan kurang informasi terkait unit-unit yang berjalan dan bagaimana pengelolaannya. Kami bertanya-tanya, makanya kami meminta pemerintah desa untuk beraudiensi,” kata Syamsul.

Pernyataan serupa disampaikan warga lainnya, Caswadi. Ia menilai penundaan audiensi semakin memperkuat kesan bahwa persoalan transparansi BUMDes belum ditanggapi serius. Caswadi juga menyoroti tidak hadirnya BPD dalam proses tersebut.

“Hari ini audiensi kami ditunda karena menurut Pak Kuwu kesiapan belum lengkap. Lagi pula BPD tidak hadir. Menurut keterangan Pak Kuwu, Ketua BPD di sini juga menjabat sebagai Sekretaris BAZNAS Kabupaten Indramayu,” ujar Caswadi.

Caswadi turut mengkritik kinerja BPD yang dinilai belum menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat secara optimal. Ia menegaskan warga memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa, termasuk BUMDes, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik.

“Harapan kami hanya ingin desa kami maju. Keterbukaan itu hak kami sebagai masyarakat. Segala bentuk pengelolaan keuangan di desa, kami berhak tahu,” ucapnya.

Di tengah sorotan warga, Kuwu Desa Cangko disebut memilih menghindar ketika hendak dikonfirmasi awak media. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Cangko belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik pengelolaan BUMDes maupun alasan pasti penundaan audiensi.