Puluhan warga Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, kembali menggelar aksi protes untuk ketiga kalinya dengan mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi. Mereka menuntut keterbukaan pengelolaan anggaran desa yang dinilai tidak pernah disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, warga menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mereka juga mendesak kepala desa beserta seluruh anggota BPD untuk mundur dari jabatannya.
Koordinator aksi, Muhammad Riski, mengatakan ketidakjelasan penggunaan anggaran desa telah berlangsung selama dua periode kepemimpinan. Menurutnya, warga tidak pernah mendapat penjelasan mengenai pemanfaatan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber anggaran lainnya.
“Selama dua periode, kami tidak pernah mendapat kejelasan soal penggunaan anggaran. Ini yang membuat warga kecewa,” ujar Riski dalam orasinya.
Selain anggaran desa, warga juga menyoroti pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah desa. Mereka menilai dana tersebut tidak pernah dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Setelah beberapa jam, perwakilan warga diterima untuk berdiskusi dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi.
Dari pertemuan itu, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut. Salah satunya pengecekan pembangunan jalan usaha tani di Desa Parit yang dijadwalkan pada Jumat pagi. Selain itu, aset dan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga akan diperiksa, termasuk pemanggilan pengurusnya.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah desa juga diminta mengeluarkan surat peringatan serta membuat fakta integritas guna memastikan tidak ada intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik. Pemerintah desa turut diwajibkan memberikan dasar hukum terkait keterbukaan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Meski telah ada kesepakatan awal, warga menyatakan akan terus mengawal prosesnya hingga ada kejelasan. Mereka juga menyebut akan kembali menggelar aksi apabila tidak ada perubahan.
“Kalau tidak ada perubahan, kami akan kembali turun aksi,” kata Riski.
