Sebanyak 112.551 rumah di tiga provinsi di Sumatera dilaporkan terdampak banjir. Tiga provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan saat ini masih menghitung kebutuhan anggaran untuk perbaikan maupun pembangunan rumah-rumah yang terdampak.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan data jumlah rumah terdampak masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pembaruan di lapangan. Pernyataan itu disampaikan Maruarar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (Kemenko Infra), Kamis (11/12/2025).
Dari total 112.551 rumah terdampak, kerusakan terbanyak terjadi di Aceh dengan 75.000 rumah. Sementara itu, rumah yang rusak di Sumatera Utara tercatat 28.600 unit, disusul Sumatera Barat dengan jumlah hampir 9.000 unit.
Maruarar menjelaskan, data kerusakan rumah dibagi ke dalam empat kategori, yakni kerusakan ringan, sedang, berat, dan hanyut. Klasifikasi tersebut akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi langkah penanganan yang tepat, termasuk menentukan apakah rumah dengan kerusakan berat perlu dibangun ulang atau masih memungkinkan untuk direnovasi.
Menurutnya, proses identifikasi memerlukan penyesuaian antara data dan kondisi lapangan. Kementerian PKP berencana melakukan survei terhadap ratusan ribu rumah terdampak sebelum menyusun rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk perbaikan.
Maruarar menambahkan, besaran kebutuhan anggaran juga dipengaruhi oleh lokasi dan tantangan logistik. Ia menilai pembangunan di wilayah tertentu dapat memerlukan perhitungan transportasi yang berbeda. Karena itu, pihaknya memilih memastikan perhitungan dilakukan secara cermat agar hasilnya akurat.
