JAKARTA — Akademisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (PPKN FIS UNJ), Fauzi Abdillah, menekankan pentingnya politisi menghindari praktik politik uang dalam pemilihan umum demi membangun kepercayaan publik.
Pernyataan itu disampaikan Fauzi saat menjadi pemateri dalam seminar nasional bertajuk Degradasi Demokrasi Upaya Kritik: Ironi Kebebasan Berekspresi yang disiarkan melalui kanal YouTube BEM P PPKN FIS UNJ pada Sabtu, 30 Oktober.
Menurut Fauzi, praktik politik uang dalam proses pemilihan kerap terjadi dan dapat “menghanguskan harapan-harapan” terhadap terwujudnya demokrasi yang ideal. Ia menilai, politik uang berpotensi membuat pemilu tidak berjalan berdasarkan kepercayaan publik terhadap calon yang terpilih.
Fauzi menegaskan bahwa esensi demokrasi elektoral bertumpu pada kepercayaan. Rakyat memilih wakilnya karena keyakinan, dan pemimpin yang terpilih memikul tanggung jawab untuk menjaga serta menjalankan mandat tersebut.
Selain pemilu yang bebas dari politik uang, Fauzi menyebut kepercayaan publik juga dapat tumbuh melalui penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujudnya adalah terjaminnya hak-hak politik masyarakat sipil sesuai prinsip demokrasi, terutama hak untuk mengutarakan pendapat.
Ia juga menyoroti pentingnya sistem politik yang dikonstruksikan oleh pluralisme. Menurutnya, perbedaan bukan persoalan dalam demokrasi, melainkan kekayaan yang perlu difasilitasi dalam satu harmoni dan tujuan bersama.
Karena itu, Fauzi menekankan perlunya pemilihan yang bebas dan adil untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, sekaligus memastikan beragam perbedaan di Indonesia dapat terfasilitasi dengan baik.
