Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai menguatnya gerakan masyarakat sipil untuk mengawal Pemilu 2024 dapat mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty saat merespons kemunculan sejumlah inisiatif pengawasan pemilu berbasis laman dan aplikasi.
“Ketika gerakan ini muncul, bisa jadi ada krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu salah satunya Bawaslu. Kami tidak menutup mata soal itu, karena tentu yang menilai kinerja Bawaslu adalah publik. Namun yang perlu kami sampaikan adalah pengawasan yang dilakukan teman-teman masyarakat sipil nanti akan ada muara titik temunya dengan Bawaslu,” kata Lolly kepada KBR, Rabu (17/1/2023).
Lolly menyatakan, temuan dugaan pelanggaran yang dihimpun gerakan kawal pemilu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Menurut dia, karena berada pada ranah pengawasan, proses penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Bawaslu dalam konteks penegakan hukum.
“Karena mereka juga di ranah pengawasan, bersama-sama nanti proses penyelesaiannya salah satunya bisa ditempuh Bawaslu dalam konteks penegakan hukum. Selain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ya kalau misalnya ada pelanggaran etik,” ucap Lolly.
Ia menambahkan, gerakan kawal pemilu juga dapat membantu Bawaslu memantau proses Pemilu 2024 agar pelaksanaannya berjalan jujur dan berkeadilan.
Dalam beberapa waktu terakhir, gerakan masyarakat untuk mengawasi Pemilu 2024 terus menguat. Sejumlah aplikasi diluncurkan untuk mempermudah partisipasi publik dalam pengawasan, salah satunya JagaSuara2024.
JagaSuara2024 disebut diluncurkan belasan organisasi masyarakat sipil, antara lain LSM Net Grit, Perludem, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
Selain JagaSuara2024, sebelumnya juga muncul gerakan serupa seperti Jagasuaramu.id, jagapemilu.com, hingga kecuranganpemilu.com. Inisiatif berbasis laman dan aplikasi tersebut ditujukan untuk memotret dugaan-dugaan kecurangan dalam pemilu.
