JAKARTA — Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai penolakan karena dinilai berisiko menghapus jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa Orde Baru. Penolakan tersebut disampaikan aktivis Gen Z sekaligus mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Virdian Aurellio Hartono, yang menilai isu ini bukan semata soal masa lalu, melainkan juga menyangkut masa depan bangsa.
Dalam diskusi bertajuk #SoehartoBukanPahlawan di Jakarta, Rabu (5/11/2025), Virdian menyatakan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan berpotensi menutupi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada era pemerintahannya. Ia mengaitkan kekhawatiran itu dengan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang sempat menyebut peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan pada 1998 tidak pernah terjadi.
Menurut Virdian, pandangan semacam itu dapat memperkuat upaya pengingkaran terhadap penderitaan korban. “Bayangkan kalau Soeharto jadi pahlawan, sepaket dengan ucapan Fadli Zon, pemerkosaan massal 98 bisa dianggap tidak pernah ada,” ujar Virdian.
Ia menilai, pengakuan negara terhadap Soeharto sebagai pahlawan dapat berdampak luas pada cara negara memandang kekerasan dan pelanggaran HAM, baik pada masa kini maupun ke depan. “Kalau Soeharto pahlawan, korban bisa dianggap bohong. Besok-besok, kalau ada korban pembungkaman atau pembunuhan oleh negara, bisa saja dianggap tidak pernah ada,” kata dia.
Virdian menegaskan penolakan terhadap wacana tersebut juga merupakan upaya generasi muda mencegah kembalinya kultur kekuasaan otoriter. Ia menyebut romantisasi terhadap Soeharto dan masa Orde Baru dapat tumbuh ketika publik tidak kritis, terlebih di tengah rendahnya literasi sejarah di kalangan anak muda.
“Menolak Soeharto punya relevansi terhadap kehidupan kita hari ini dan masa depan. Kita tidak bisa membiarkan kultur itu kembali,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa otoritarianisme tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi hadir perlahan ketika masyarakat mulai menganggap pembatasan kebebasan sebagai sesuatu yang wajar. “Otoritarian itu datang pelan-pelan, kita enggak sadar,” ucapnya.
Ia mencontohkan praktik pembatasan kebebasan yang menurutnya masih terjadi hingga kini, seperti ratusan aktivis yang diproses hukum karena aksi demonstrasi, serta jurnalis dan pegiat yang dikriminalisasi. Virdian menilai, jika Soeharto diberi gelar pahlawan, situasi semacam itu berisiko semakin dinormalisasi. “Kalau kita biarkan Soeharto jadi pahlawan, pelan-pelan semua itu akan dianggap hal yang normal,” kata dia.
Selain itu, Virdian juga menyoroti pola pikir yang ia sebut sebagai warisan Orde Baru, seperti anggapan bahwa pembangunan merupakan hadiah dari negara dan politik hanya urusan elite. Menurut dia, generasi muda perlu menolak upaya romantisasi terhadap Soeharto maupun nilai-nilai politik Orde Baru.
“Jadi, bagi gue, enggak ada alasan untuk mengizinkan Soeharto jadi pahlawan, dan kita harus tolak Soeharto jadi pahlawan demi kehidupan kita hari ini dan masa depan kita semua,” ujar Virdian.
