JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia (AMPHI) menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi, yakni Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Wisma BNI, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak pengusutan dugaan kegagalan tata kelola dan potensi penyimpangan dalam proyek Teknologi Informasi (TI) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah.
Aksi itu merujuk pada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 55/LHP/DJMN-VII/PBN.02/09/2025 tertanggal 1 September 2025. LHP tersebut memuat sejumlah catatan terkait kepatuhan pengelolaan TI BNI pada tahun 2023 dan semester I 2024.
Ketua AMPHI sekaligus koordinator lapangan aksi, Sahrir Yapo, menyebut salah satu temuan yang disoroti adalah adanya tujuh pengadaan senilai Rp902,4 miliar yang disetujui Direktur IT sebelum mengantongi izin fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Sahrir, persetujuan proyek dilakukan pada 10 dan 19 Januari 2023, sementara izin resmi OJK baru terbit pada 26 Januari 2023. Ia menilai keputusan strategis bernilai ratusan miliar diambil saat pihak terkait belum memiliki kewenangan penuh secara formal.
AMPHI juga menyoroti pelaksanaan “Project Maverick” yang disebut sebagai pengembangan New BNI Mobile Banking/Wondr. Berdasarkan data yang dihimpun AMPHI, ditemukan ketidaksesuaian pembayaran sebesar Rp16,8 miliar dan denda keterlambatan yang disebut mencapai Rp13,2 miliar.
Sahrir menyatakan terdapat pekerjaan fitur yang disebut tidak dikerjakan namun tetap dibayar, sementara fitur di luar TOR (Terms of Reference) justru dikerjakan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kontrol dalam proyek strategis perusahaan.
Selain Project Maverick, massa juga merinci sejumlah pengadaan lain yang dinilai bermasalah. Di antaranya Enterprise License Agreement (ELA) IBM senilai Rp215 miliar yang disebut disetujui tanpa assessment perpajakan yang memadai. Kemudian pengadaan EDC Full Managed Service (FMS) senilai Rp506 miliar melalui penunjukan langsung PT MTI yang diduga tidak sesuai ketentuan. Massa juga menyinggung proyek Base24 senilai Rp322 miliar dengan progres yang disebut baru mencapai 47 persen per September 2024.
Dalam aksi tersebut, AMPHI menyampaikan empat tuntutan, termasuk mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Direktur Utama BNI serta mengusut potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan langsung proyek EDC FMS.
AMPHI juga meminta manajemen BNI bersikap transparan, menonaktifkan sementara pejabat terkait, serta menjamin proses evaluasi berjalan independen. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi kerugian negara.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengamanan ketat dari personel Polsek Metro Tanah Abang, Polresta Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya. Kapolsubsektor Pasar Tanah Abang, Iptu Hartoyo, yang memimpin pengamanan di lokasi, tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jalannya aksi dan meminta agar pihak lain menghubungi Kapolsek Tanah Abang.
