Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai peningkatan komunikasi publik pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menekan spekulasi. Ia menyoroti konferensi pers yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai indikator positif komitmen pemerintah menyampaikan informasi terkini kepada publik.

Dalam konferensi pers tersebut, Teddy memaparkan data penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Sejumlah informasi yang disampaikan antara lain penyerahan helikopter untuk kebutuhan evakuasi, upaya pemulihan layanan kesehatan, hingga langkah-langkah lain yang disebut bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Hendri, yang akrab disapa Hensa, menilai pendekatan komunikasi berbasis data efektif untuk mengurangi ruang bagi spekulasi negatif. Menurutnya, ketika publik memperoleh informasi yang konkret dan terukur, kepercayaan terhadap proses pemulihan dapat terbentuk lebih solid.

Ia juga menyoroti pemaparan data yang disebut rinci, termasuk penyerahan 12 helikopter untuk evakuasi, penyambungan jembatan darurat, serta pemulihan 80 persen layanan rumah sakit dan puskesmas. Bagi Hensa, penyampaian informasi seperti ini membantu masyarakat memahami perkembangan penanganan di lapangan.

Hensa menilai pola komunikasi yang jelas dan berbasis data dapat mengarahkan persepsi publik serta menutup celah informasi yang kerap dimanfaatkan untuk penyebaran kabar tidak akurat di media sosial. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai model atau “blueprint komunikasi krisis” yang dapat diterapkan kembali dalam situasi darurat lain.

Meski demikian, Hensa mengingatkan efektivitas komunikasi bencana tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menyampaikan informasi yang selaras dengan kondisi riil, serta kemampuan merespons masukan dari berbagai pihak.

Menurutnya, peningkatan transparansi merupakan sinyal positif, tetapi keberhasilannya akan diuji oleh konsistensi ke depan dan kemampuan pemerintah menjawab celah informasi yang masih ada di lapangan. Ia menilai upaya menjaga kepercayaan publik merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang.