JAKARTA — Digitalisasi kian menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di tingkat daerah yang dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks itu, Bank BJB menegaskan komitmennya untuk memperkuat digitalisasi daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik serta efisiensi pengelolaan keuangan.
Komitmen tersebut disampaikan melalui partisipasi Bank BJB dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, di Jakarta, pada 16 April 2026.
Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lira Kurniawati, serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fathoni. Perwakilan dari sektor BUMN dan perbankan juga turut hadir, termasuk PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan PT Jasa Raharja.
Dalam forum tersebut, digitalisasi dinilai sebagai faktor kunci untuk mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB menyatakan berperan aktif memperkuat ekosistem digitalisasi, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pengembangan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi.
Optimalisasi PAD disebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam membiayai pembangunan. Dengan sistem digital, proses pencatatan dinilai dapat lebih akurat, administrasi lebih cepat, serta potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.
Bank BJB juga membagikan pengalaman implementasi digitalisasi penerimaan daerah di berbagai wilayah yang telah bekerja sama, mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota.
Salah satu langkah yang disoroti adalah digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui beragam kanal pembayaran modern, seperti internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan kanal pembayaran lainnya. Inisiatif ini ditujukan agar transaksi berlangsung lebih mudah dan cepat, sekaligus mempercepat arus penerimaan daerah secara real time.
Selain itu, Bank BJB mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah guna meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah rekonsiliasi, dan memperkuat transparansi pelaporan keuangan.
Tidak hanya pada sisi sistem, Bank BJB juga menyebut mengembangkan inovasi produk dan layanan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut diimbangi dengan edukasi dan pendampingan bagi pemerintah daerah, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui kolaborasi yang terus diperluas dengan berbagai daerah, Bank BJB menegaskan perannya sebagai mitra strategis untuk membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Ke depan, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dinilai menjadi kunci untuk mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
