BEI Ungkap Saham dengan Kepemilikan Terkonsentrasi Tinggi, Dinilai Bisa Dorong Bobot Indonesia di Indeks Global

BEI Ungkap Saham dengan Kepemilikan Terkonsentrasi Tinggi, Dinilai Bisa Dorong Bobot Indonesia di Indeks Global

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mengungkap saham-saham yang terindikasi memiliki kepemilikan yang terkonsentrasi tinggi (high shareholders concentration) sejak 2 April 2026. Kebijakan transparansi ini dinilai berpotensi memperkuat posisi saham Indonesia dalam indeks global dalam jangka panjang.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pengungkapan tersebut dapat mendorong peningkatan bobot saham Indonesia di mata penyedia indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE). Ia menilai peningkatan transparansi, pendalaman pasar, serta perbaikan tata kelola akan menjadi faktor pendukung.

“Dengan transparansi yang lebih baik, dengan pasar yang lebih dalam, dengan tata kelola yang jauh lebih baik ke depan, kami juga yakin untuk jangka panjang bobot Indonesia akan jauh lebih tinggi dari saat ini,” kata Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin.

Meski demikian, Jeffrey tidak menutup kemungkinan adanya dampak jangka pendek berupa volatilitas dan tekanan jual, terutama dari investor asing. Ia menyebut peningkatan transparansi dan tata kelola dapat memunculkan faktor-faktor tertentu yang berpotensi memengaruhi penilaian penyedia indeks global dalam waktu dekat.

“Secara realistis, kita melihat memang potensi itu (tekanan jual) untuk jangka pendek ada. Artinya, dengan transparansi dan tata kelola yang kita tingkatkan, ada potensi, misalnya satu atau dua hal yang membuat indeks global provider itu, untuk jangka pendek menurunkan bobot. Ya, potensi itu ada,” ujarnya.

Jeffrey juga menjelaskan alasan BEI tidak mengungkap metodologi penentuan high shareholders concentration secara rinci kepada publik. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas BEI sebagai regulator, karena pengungkapan metodologi secara penuh berisiko memicu upaya pihak tertentu menyesuaikan kondisi agar selaras dengan metodologi yang digunakan.