Seribuan warga korban banjir dan tanah longsor dari berbagai desa di Kabupaten Bireuen menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (6/4/2026) pagi. Aksi ini disebut sebagai lanjutan atau jilid kedua yang digagas Koalisi Gerakan Sipil Bireuen sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 08.00 WIB di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Stadion Cot Gapu Bireuen. Mereka datang dari sejumlah wilayah terdampak menggunakan sepeda motor, mobil, hingga kendaraan bak terbuka.

Setelah berkumpul, peserta aksi bergerak bersama menuju Kantor Bupati Bireuen yang berada di sebelah timur RTH dengan berjalan kaki. Dalam aksi tersebut, demonstran membawa spanduk, poster, dan karton berisi tuntutan serta kritik kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Para peserta menuntut pemerintah segera memenuhi hak-hak korban bencana yang dinilai belum tersalurkan secara merata. Mereka juga menyoroti proses pendataan korban yang dianggap tidak transparan.

Selain itu, massa menyampaikan keberatan karena banyak warga terdampak tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dengan alasan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Seorang perwakilan korban banjir asal Peusangan mengungkapkan kekecewaan lantaran masih banyak warga belum menerima bantuan.

Menurut perwakilan tersebut, bantuan seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan rumah rusak, dan dana stimulan lainnya belum diterima sebagian korban, baik karena tidak terdata maupun dinilai tidak memenuhi syarat.

Dalam tuntutan lainnya, massa juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dana bantuan korban banjir. Aksi berlangsung kondusif di bawah pengawalan aparat hingga Bupati Bireuen Mukhlis bersama jajaran pemerintah daerah menemui massa untuk berdialog.