Ruang publik Indonesia kian dipenuhi suara. Komentar mengalir deras di media sosial, kolom berita, hingga forum daring. Hampir setiap isu segera direspons, ditanggapi, dan diperdebatkan. Namun di balik keramaian itu, ada proses yang justru makin tersisih: membaca. Opini muncul cepat, sementara pemahaman sering tertinggal.
Fenomena ini tidak sekadar soal enggan membaca, melainkan telah berkembang menjadi budaya. Banyak orang merasa cukup berbekal judul, potongan kutipan, atau ringkasan singkat sebelum menyampaikan pendapat. Isi tulisan, konteks, dan argumen utuh kerap diabaikan. Akibatnya, komentar lebih sering berdiri di atas asumsi ketimbang pemahaman.
Media sosial mempercepat kecenderungan tersebut. Algoritma mendorong kecepatan reaksi, bukan kedalaman refleksi. Konten yang memancing emosi lebih mudah menyebar dibandingkan tulisan yang mengajak berpikir. Dalam iklim seperti ini, membaca dipandang sebagai aktivitas yang lambat dan tidak praktis, sementara berkomentar menjadi simbol partisipasi.
Masalah muncul ketika partisipasi berlangsung tanpa pemahaman. Diskusi berisiko berubah menjadi adu reaksi, bukan pertukaran gagasan. Argumen bergeser menjadi serangan personal, dan perbedaan pendapat kerap diperlakukan sebagai ancaman alih-alih ruang belajar. Saat membaca ditinggalkan, dialog kehilangan fondasinya.
Budaya komentar juga melahirkan ilusi pengetahuan. Seseorang dapat merasa sudah “tahu isu” hanya karena mengikuti perbincangan daring, padahal yang dikonsumsi sering kali hanya fragmen informasi. Opini dibangun dari potongan-potongan yang terlepas dari konteks. Kesimpulan yang dihasilkan menjadi rapuh, tetapi kerap disampaikan dengan keyakinan penuh.
Dalam situasi ini, membaca tidak lagi menjadi kebiasaan dasar sebelum berpendapat, melainkan pilihan yang sering diabaikan. Padahal membaca merupakan proses untuk menimbang, meragukan, dan memahami kompleksitas persoalan. Tanpa membaca, opini kehilangan kedalaman dan mudah berubah menjadi reaksi emosional yang gampang diprovokasi.
Dampaknya tidak berhenti pada percakapan daring. Budaya komentar tanpa membaca merembes ke kehidupan sosial yang lebih luas. Polarisasi menguat karena orang berbicara dari asumsi masing-masing. Kesalahpahaman mudah terjadi karena argumen tidak pernah benar-benar dipahami. Ruang publik menjadi bising, tetapi miskin makna.
Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika akses informasi semakin luas. Artikel, jurnal, laporan, dan data tersedia dengan mudah. Namun ketersediaan informasi tidak otomatis melahirkan budaya membaca. Banjir informasi justru kerap membuat orang memilih jalan pintas: bereaksi cepat agar tidak tertinggal arus percakapan.
Di sisi lain, budaya komentar sering memperoleh legitimasi moral. Berpendapat dianggap sebagai hak yang harus selalu digunakan. Namun hak berpendapat semestinya berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk memahami. Ketika opini dilepaskan dari proses membaca, hak itu berpotensi berubah menjadi kebisingan yang menutup ruang dialog.
Persoalan ini tidak semata-mata diletakkan pada individu. Ia berkaitan dengan ekosistem digital yang memberi penghargaan pada kecepatan, bukan kedalaman. Platform digital jarang mendorong orang untuk membaca tuntas, tetapi memberi panggung bagi komentar cepat dan respons emosional. Dalam sistem seperti ini, membaca kalah bersaing.
Jika dibiarkan, budaya komentar tanpa membaca dinilai dapat terus melemahkan kualitas berpikir publik. Kebijakan publik diperdebatkan tanpa pemahaman utuh, isu sosial dipersempit menjadi slogan, dan kritik kehilangan substansi. Pada akhirnya, ruang publik berisiko gagal menjalankan fungsinya sebagai tempat bertukar gagasan secara rasional.
Menghidupkan kembali budaya membaca dipandang sebagai prasyarat bagi ruang publik yang sehat. Membaca tidak harus berarti setuju, melainkan memahami sebelum menilai. Tanpa proses itu, opini berpotensi menjadi gema kosong yang saling bertabrakan, sementara kualitas dialog ikut merosot di tengah masyarakat yang semakin kompleks.
