Sebuah unggahan di media sosial beredar dengan narasi yang mengeklaim Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengancam akan memblokir dan menghapus data kendaraan yang tidak membayar pajak. Konten tersebut disebut-sebut berasal dari pemberitaan Kompas.com dan ramai beredar pada Februari 2026.
Hasil penelusuran menunjukkan klaim itu tidak benar. Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa dengan memanipulasi unggahan lain sehingga narasinya berubah.
Unggahan yang beredar menampilkan tangkapan layar seolah-olah memuat judul: “Gubernur jateng; Tidak bayar pajak kami blokir dan kami hapus datanya, motor jadi bodong tidak bisa dipakai”.
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri sumber gambar tersebut menggunakan Google Lens. Dari penelusuran itu ditemukan bahwa konten yang beredar memanipulasi unggahan akun Instagram Kompas.com pada 11 Februari 2026.
Dalam versi aslinya, unggahan tersebut tidak membahas pajak kendaraan. Konten aslinya memuat informasi mengenai relokasi korban bencana tanah bergerak di Jawa Tengah dengan judul: “Pemprov Jateng Relokasi 900 Rumah Korban Tanah Gerak di Tegal hingga Purbalingga”.
Dalam pemberitaan tersebut, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan para bupati di Jawa Tengah untuk merelokasi tempat tinggal warga yang terdampak bencana tanah bergerak. Ia juga menyebut warga akan menempati lahan yang berada di wilayah Perhutani.
Di sisi lain, media sosial sempat diramaikan isu kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah pada awal 2026, yang memicu seruan gerakan “Stop bayar pajak”. Namun, seperti diberitakan Kompas.com, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyatakan tidak ada kenaikan PKB pada 2026. Ia menjelaskan Ahmad Luthfi menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji pemberian keringanan PKB pada tahun ini.
Dengan demikian, unggahan yang mengeklaim Ahmad Luthfi mengancam akan memblokir dan menghapus data kendaraan yang tidak membayar pajak merupakan konten palsu hasil manipulasi dari unggahan lain yang membahas relokasi korban bencana tanah bergerak.
