Sebuah video viral di Facebook yang diunggah pada 5 Januari 2026 memicu perbincangan luas karena menampilkan sosok yang diduga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Video tersebut telah ditonton lebih dari lima juta kali, mengumpulkan 122 ribu tanda suka, dan memancing lebih dari 12 ribu komentar.
Dalam video itu, Purbaya disebut menyampaikan pernyataan bernada tudingan penyalahgunaan dana desa. Kutipan yang beredar antara lain menyebut, “Sejak ada dana desa, kadesnya jadi kaya-kaya. Sawah, tanah di mana-mana. Lebih baik dana desa dialokasikan buat infrastruktur di pedalaman. Karena selama ini dana desa banyak yang disalahgunakan.”
Namun, hasil penelusuran Tim Cek Fakta DW Indonesia menyimpulkan video tersebut palsu dan merupakan manipulasi berbasis kecerdasan buatan.
Dari pengamatan visual, terdapat sejumlah kejanggalan. Gerakan mulut dalam video dinilai tidak sinkron dengan audio, sementara ekspresi wajah dan intonasi suara terdengar kaku. Pada beberapa detik tertentu, gerakan tangan juga tampak tidak natural.
Penelusuran menggunakan Google reverse image menemukan sejumlah video konferensi pers Purbaya dengan latar yang serupa yang diunggah oleh berbagai akun. Meski demikian, tidak ditemukan video asli yang memuat pernyataan mengenai kepala desa yang menjadi kaya atau klaim bahwa dana desa banyak disalahgunakan.
DW Indonesia juga memeriksa video tersebut menggunakan HIVE Moderation. Hasilnya, probabilitas video dimanipulasi AI terdeteksi sebesar 88,8%, sedangkan audionya terindikasi deepfake dengan probabilitas 66,5%.
Di sisi lain, konteks kebijakan dana desa pada 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7 Tahun 2026 yang berlaku mulai 12 Februari 2026. Dalam aturan itu, 58,03% anggaran dana desa 2026 dialokasikan untuk dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dari total Rp60,57 triliun, sebesar Rp34,57 triliun digunakan untuk program tersebut.
Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo, menilai bahwa meski ada sentimen positif terhadap perubahan alokasi, hal itu tidak otomatis menjadi opsi yang lebih efektif untuk menanggulangi dugaan korupsi di level desa. “Kalau penurunan proporsinya (dana desa) iya, mereka (pemerintah desa) kemudian tidak leluasa untuk mengalokasikan (anggarannya) karena kemudian dananya mengecil. Namun, apakah itu menjamin tidak ada korupsi?” ujar Wahyudi.
Isu terkait Purbaya dan dana desa juga bukan kali pertama muncul dalam bentuk disinformasi. Sebelumnya beredar hoaks mengenai Purbaya yang disebut ingin menghapus dana desa dan menggantinya dengan subsidi listrik hingga sembako, serta klaim penghapusan dana desa yang diganti program untuk rakyat. Hoaks tersebut telah diluruskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui unggahan di laman webnya.
Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan menilai topik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat kerap menjadi sasaran disinformasi. “Ketika masyarakat ini resah, tapi tidak mempunyai saluran untuk menyatakan, nanti akan muncul (berbagai) deepfake yang mewadahi itu. Kemudian karena publik merasa terwakili, itu akan menjadi ramai,” tutur Firman.
Ia juga menambahkan bahwa figur Purbaya, yang sejak pengangkatannya ramai dibicarakan, cenderung memancing interaksi dari berbagai kubu. “Ketika para pendukung yang menyenangi Pak Purbaya mendukung lewat suaranya di media sosial, kemudian yang membencinya juga bersuara di media sosial, kontennya akan ramai. Ini juga akan menguntungkan para pengunggah konten yang kontennya ternyata artificial intelligence (AI),” kata Firman.
Para pakar mengingatkan, konten yang memicu banyak interaksi dapat menguntungkan pembuatnya karena berpotensi meningkatkan engagement dan pendapatan iklan. Karena itu, publik disarankan melakukan verifikasi dan cek fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan konten yang viral.
