Cornelis Minta PLN UID Jabar Transparan Soal Keuangan dan Perluas Jangkauan Program Listrik Desa

Cornelis Minta PLN UID Jabar Transparan Soal Keuangan dan Perluas Jangkauan Program Listrik Desa

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H., menyoroti tata kelola keuangan dan pemerataan akses listrik bagi masyarakat pedesaan saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke PT PLN UID Jawa Barat, Jumat (20/2).

Mengawali pertemuan, Cornelis menyampaikan salam menyambut bulan suci Ramadan. Namun, ia kemudian mengarahkan perhatian pada aspek akuntabilitas finansial di tubuh BUMN kelistrikan tersebut.

Cornelis meminta penjelasan mengenai kontribusi PLN UID Jawa Barat terhadap pendapatan negara. Ia mempertanyakan besaran keuntungan yang diperoleh serta aliran dividen perusahaan. “Jika diskusi sebelumnya menyoal teknis, maka saya akan tanya soal neraca! Berapa keuntungan PLN Jabar? Dan selain itu devidennya ke mana? Ke APBN atau Danantara?” ujarnya.

Selain isu keuangan, Cornelis juga menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes). Ia meminta agar perluasan listrik tidak berhenti di pusat desa, melainkan menjangkau wilayah yang lebih dalam hingga dusun-dusun.

“Soal program Listrik Desa kalau bisa masuk ke dalam-dalam desa, jangan hanya ke pusat desa lalu selesai, karena di desa itu ada dusun-dusun,” kata Cornelis.

Berdasarkan paparan yang diterimanya, Cornelis menyebut terdapat 210 lokasi dalam program tersebut, dengan 76 lokasi yang telah terealisasi. Ia berharap target pelaksanaan dapat terus diwujudkan sesuai rencana.

Di akhir penyampaiannya, Cornelis mengingatkan jajaran direksi dan manajemen PLN agar serius mengawal agenda ketahanan energi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan Asta Cita Presiden. Ia juga mengingatkan agar laporan pelaksanaan tidak menutupi kondisi riil di lapangan.

“Jangan sampai Bapak-bapak lapor bagus-bagus saja, beres-beres tahu-tahu tidak beres. Karena targetnya 2029 sudah harus tercapai, Bapak/Ibu dipecatnya nanti,” tegasnya.

Cornelis menambahkan, DPR RI telah menjalankan fungsi dukungan anggaran, termasuk subsidi listrik melalui Kementerian ESDM. Karena itu, ia meminta pelaksanaan program tidak terhambat dan dijalankan dengan sungguh-sungguh agar target nasional dapat tercapai.

“Saya harapkan bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sehingga program presiden kita terlaksana,” tutupnya.