Sejumlah hoaks terkait penyelenggaraan ibadah haji kembali beredar di media sosial. Salah satu yang terbaru adalah klaim adanya tautan pendaftaran haji gratis untuk keberangkatan 2027 yang disertai foto Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Informasi tersebut tidak benar. Disebutkan bahwa proses layanan terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji sepenuhnya telah beralih menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umrah, bukan lagi Kementerian Agama.
Berikut beberapa hoaks seputar haji yang telah diverifikasi kebenarannya.
1) Klaim tautan pendaftaran haji gratis untuk 100 orang beruntung
Beredar unggahan Facebook pada 12 Februari 2026 yang mengklaim adanya “pendaftaran haji gratis pemerintah khusus 100 orang yang beruntung” untuk tahun 2026 dengan keberangkatan 2027. Unggahan itu juga menyertakan tautan hajjdanumrah.linkpointinfo.space dan instruksi agar pendaftar login menggunakan akun Telegram, dengan janji akan dihubungi untuk melengkapi berkas.
Unggahan tersebut menampilkan poster bergambar Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi “Mau Haji Tanpa Biaya?” serta keterangan bahwa pendaftaran gratis dan biaya keberangkatan ditanggung pemerintah, disertai rentang usia minimal 26 tahun hingga 65 tahun.
Saat menu pendaftaran diklik, tautan mengarah ke halaman situs berisi formulir digital yang meminta data pribadi, seperti nama sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif. Klaim ini dinyatakan tidak benar.
2) Klaim tautan pendaftaran pegawai/petugas haji 2026 dari BPKH
Hoaks lain muncul melalui unggahan TikTok pada 25 Desember 2025 yang menyebut adanya “lowongan kerja petugas haji 2026” dengan gaji 5–10 juta rupiah per bulan, pendaftaran gratis, penempatan sesuai domisili, dan berbagai klaim keuntungan lain. Unggahan itu mengarahkan pengguna untuk mengakses tautan pendaftaran melalui bio akun.
Poster yang disertakan mencantumkan narasi “Resmi Dibuka!! BPKH Umumkan Rekrutmen Pegawai Haji Tahun 2026” dan menegaskan pendaftaran tidak memungut biaya apa pun. Tautan di bio, yaitu https://necafth.it.com/pendaftaran-haji, ketika dibuka menampilkan formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama dan nomor Telegram. Klaim ini juga dinyatakan tidak benar.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap tautan yang meminta data pribadi dan mengatasnamakan program haji atau rekrutmen petugas. Informasi yang beredar di media sosial perlu diperiksa kembali sebelum dibagikan, terutama jika disertai ajakan mengisi formulir dan mencantumkan kontak tertentu.
