Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan larangan penanaman kelapa sawit di wilayahnya. Ia menilai karakteristik “Tanah Sunda” yang wilayahnya relatif sempit tidak kompatibel dengan industri perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan lahan luas.
Dedi juga menyoroti kekhawatiran dampak lingkungan. Menurutnya, perkebunan sawit yang masif dan dinilai boros air berpotensi memicu krisis air serta bencana lingkungan. “Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi,” ujar Dedi, dikutip dari Antara.
Larangan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK yang ditandatangani pada Senin (29/12/2025). Selain melarang penanaman baru, Dedi juga menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap untuk lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit di seluruh provinsi. “Kalau sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya, ya diganti dengan tanaman lain,” katanya.
Namun, kebijakan itu mendapat kritik dari Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Suwardi. Ia menilai pelarangan penanaman sawit di Jawa Barat tidak tepat karena, dari sisi geografis dan iklim, sebagian wilayah Jawa Barat—terutama bagian barat—dinilai cocok untuk kelapa sawit.
Suwardi juga membandingkan dengan provinsi tetangga. Menurutnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki curah hujan lebih rendah sehingga tidak cocok untuk kelapa sawit. “Jelas Pak Dedi Mulyadi tidak tepat dalam membuat surat larangan itu (Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK). (Secara) geografis dan iklim, sebagian Jawa Barat cocok untuk sawit,” ujar Suwardi.
Terkait anggapan bahwa kelapa sawit boros air, Suwardi menyatakan hal tersebut keliru. Ia mengatakan efisiensi penggunaan air dapat dilihat dari tingkat transpirasi daun. Menurut dia, tanaman yang sangat tinggi tingkat transpirasi atau boros air antara lain tebu dan padi.
“Jadi kalau dikatakan (kelapa sawit) itu boros air, itu salah. Kenapa? Karena transpirasi daun itu mirip-mirip saja dengan kebun karet, kakao, sama saja itu,” kata Suwardi.
Ia menambahkan, tanaman yang boros air umumnya memiliki akar tunjang yang mampu menembus jauh ke dalam tanah. Sementara itu, kelapa sawit disebut memiliki akar serabut yang tidak ekspansif dalam menyedot air.
Suwardi juga menyampaikan klaim bahwa kelapa sawit di Jawa Barat umumnya ditanam di dataran rendah dan lahan datar sehingga tidak menyebabkan longsor. Ia menyebut penanaman sawit memang perlu ditata, termasuk larangan menanam di permukaan tanah yang miring atau lereng. Namun, ia menilai tidak tepat jika kelapa sawit dianggap sebagai penyebab utama banjir dan longsor.
“Itu daerahnya datar semua. Jadi sangat tidak beralasan (kelapa sawit) itu penyebab banjir, enggak ada juga penyebab air-air di daerah menjadi hilang. Saya juga ingin dapat paper-paper kalau ada yang seperti itu, tidak ada kajian,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Suwardi mengatakan petani di Jawa Barat memilih menanam sawit karena dinilai lebih menguntungkan dibanding komoditas lain. Ia menyebut petani dapat menghasilkan sekitar Rp 6 juta per hektar per bulan, dengan harga tandan buah segar (TBS) berkisar Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogram.
Ia juga mencontohkan kebun karet milik PTPN di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk sekitar Jasinga, yang disebut telah dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit karena faktor keuntungan. “Tanya saja petaninya. Dari segi ekonomi (kelapa sawit) ya pasti bagus. (Kalau disuruh cabut dan diganti komoditas lain) Pasti petani enggak mau lah,” kata Suwardi.
