Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyatakan kementeriannya siap mengawal aspek tata ruang hingga pengadaan tanah dalam program pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Dukungan tersebut mencakup sinkronisasi rencana tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah.
Hal itu disampaikan Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, dikutip Selasa, 5 Mei 2026. Ia menekankan ada tiga bentuk dukungan utama dari Kementerian ATR/BPN, dimulai dari penyesuaian Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk agar pelaksanaan proyek tidak hanya terlihat dari sisi teknis, tetapi juga selaras secara spasial dan legal.
Menurut Ossy, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini sedang dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Ia menambahkan, penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar sejalan dengan rencana induk yang telah disusun.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan kesiapan untuk mempercepat proses perizinan KKPR sesuai kewenangan yang berlaku. Ossy menyebut percepatan tersebut dapat dilakukan terutama bila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy menegaskan dukungan penuh untuk pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantura. Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal melalui working group lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Menurut AHY, pendekatan yang dilakukan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah. Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
