Anggota DPR RI periode 2014-2019, Mulyanto, menilai transparansi keuangan menjadi tolok ukur penting bagi kepercayaan publik terhadap Danantara, entitas strategis pengelola aset dan investasi BUMN yang disebut bernilai lebih dari Rp15 kuadriliun. Menurutnya, besarnya nilai aset yang dikelola membuat publik wajar ingin mengetahui kinerja Danantara.
“Danantara adalah entitas strategis pengelola aset dan investasi BUMN bernilai lebih dari Rp15 kuadriliun. Angka yang super fantastis. Jadi adalah hal yang lumrah bila publik ingin tahu kinerja Danantara ini,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 2 Mei 2026.
Mulyanto juga menyoroti posisi Danantara yang memiliki dua fungsi berbeda, yakni sebagai sovereign wealth fund (SWF) dan holding BUMN. Ia mengingatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang modern dan dapat dipercaya.
Ia menyebut Danantara sebaiknya memprioritaskan keterbukaan informasi sejak awal. Mulyanto merujuk praktik internasional pada lembaga sejenis seperti Temasek Holdings, GIC, dan Khazanah Nasional yang menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan kredibilitas global.
Di sisi lain, Mulyanto memahami konsolidasi dan penataan ulang tata kelola BUMN dalam kerangka Danantara merupakan pekerjaan besar dan kompleks. Namun, ia menekankan kompleksitas tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda penyampaian informasi dasar kepada publik, setidaknya dalam bentuk laporan awal atau opening balance yang dapat menjadi pijakan dalam menilai kinerja ke depan.
Menurutnya, dalam perspektif tata kelola yang baik, keterlambatan tanpa penjelasan memadai berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan membuka ruang spekulasi yang tidak produktif. Karena itu, ia mendorong Danantara menyampaikan secara terbuka tahapan proses, metodologi penilaian aset, serta timeline yang jelas terkait publikasi laporan keuangan.
Lebih jauh, Mulyanto menegaskan bahwa sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara, Danantara tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas publik. Ia menilai keterlibatan auditor independen yang kredibel serta mekanisme pengawasan oleh lembaga representatif seperti DPR menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan aset negara tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian.
Pada akhirnya, Mulyanto menyatakan transparansi bukan semata tuntutan administratif, melainkan komitmen moral dalam menjaga amanah publik. Ia menilai rilis laporan keuangan Danantara akan menjadi ujian awal untuk melihat apakah entitas ini mampu berdiri sebagai institusi modern yang profesional, kredibel, dan berintegritas, atau justru terjebak dalam praktik lama yang menjauh dari semangat reformasi tata kelola negara.
