Diskusi bertema “Peran Media Melawan Hoax dan Mengawal Demokrasi Secara Kontruktif Demi Suksesnya Pembangunan 5 Tahun Kedepan” digelar di Jakarta, Rabu (24/7). Kegiatan yang diselenggarakan Social Media for Civic Education (SMCE) di Hotel Sebtral, Jakarta Pusat, menghadirkan Agus Sudibyo (Anggota Dewan Pers), Dr. Arbi Sanit (pengamat politik senior UI), M. Antoni (wartawan senior Antara), dan Abdul Kadir Karding (Ketua DPP PKB).
Dalam kesimpulan diskusi yang disampaikan melalui keterangan SMCE, peserta menilai oposisi diperlukan dalam membangun kehidupan demokrasi. Namun, media juga diharapkan mengawal peran oposisi agar tetap berada dalam koridor demokrasi yang konstruktif. Media diminta memberi ruang bagi oposisi sepanjang kritik kepada pemerintah didasarkan pada data yang valid dan bukan hoaks, sehingga proses pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan sesuai rencana untuk kemakmuran rakyat.
Direktur Eksekutif SMCE, Wasil, menyampaikan pandangan bahwa pemerintah dengan legitimasi kuat perlu diimbangi oposisi yang cerdas. Menurutnya, tanpa koreksi dari luar pemerintahan, demokrasi menjadi kurang bermakna karena pemerintah berpotensi berjalan tanpa pengawasan.
Ia juga menekankan bahwa unsur kekuatan politik yang direpresentasikan partai politik tidak harus seluruhnya masuk ke pemerintahan. Pengabdian kepada bangsa dan negara, kata dia, dapat dilakukan dari berbagai posisi dan profesi. Karena itu, menjadi oposisi dinilai tetap mulia selama dijalankan secara bertanggung jawab, bukan dilandasi dendam atau kebencian, apalagi menggunakan data yang tidak benar atau hoaks.
Dalam diskusi tersebut juga disoroti pentingnya konsistensi sikap politik. Pengabdian, menurut Wasil, tidak semestinya dijadikan dalih untuk menikmati kekuasaan bersama pemerintah, terlebih jika sebelumnya kerap mengkritik tanpa basis data yang benar. Ia menilai oposisi yang menjalankan fungsi kontrol dengan data dan fakta, serta menawarkan masukan konstruktif, juga merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.
Jika kepentingan bangsa menjadi pertimbangan utama, diskusi itu menyimpulkan perlunya ada partai yang tetap berada di luar pemerintahan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, oposisi diharapkan tidak mendasarkan kritik pada hoaks dan tidak menggunakan kemasan isu sensitif yang berpotensi memecah belah persatuan. Ukurannya, disebutkan, adalah mempercepat kemajuan bangsa dan penegakan hukum.
Diskusi itu juga menyoroti peran media dalam menjaga ruang publik. Media diharapkan menjadi kontrol yang efektif dan tidak menjadi pihak partisan demi kepentingan politik praktis jangka pendek. Media diminta memegang etika, menjalankan tanggung jawab edukasi melalui literasi, serta mencegah penyebaran berita hoaks oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut kesimpulan diskusi, bila oposisi dan media menjalankan peran secara bertanggung jawab dan konstruktif, kontribusinya dinilai besar untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai secara objektif posisi oposisi dan media terhadap pemerintah, yang pada akhirnya menjadi referensi dalam kontestasi politik berikutnya tanpa kegaduhan.
