MALANG—Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Dr. Verdy Firmantoro, menilai fenomena pengibaran bendera One Piece yang ramai diperbincangkan tidak semata-mata dapat dipahami sebagai tren anak muda. Ia melihatnya sebagai refleksi komunikasi politik di ruang publik yang hadir dalam bentuk simbolik.
Menurut Verdy, pengibaran bendera One Piece dapat dibaca sebagai kritik simbolik dari generasi muda terhadap pemerintah. Karena itu, ia mengajak publik menilai fenomena tersebut secara lebih menyeluruh, tidak hanya sebagai bentuk perlawanan, melainkan juga sebagai alarm demokrasi dalam diskursus publik yang disuarakan anak muda.
Dalam perspektif komunikasi politik, Verdy menekankan simbol visual seperti bendera perlu dipahami secara holistik. Ia menilai simbol tersebut dapat merepresentasikan ekspresi generasi muda yang akrab dengan budaya populer dalam merespons situasi sosial-politik saat ini.
Verdy juga menyoroti konteks era digital, ketika simbol dan ekspresi publik dapat menyebar cepat serta memunculkan beragam tafsir. Ia menilai kondisi ini perlu direspons dengan pendekatan yang lebih terbuka dan dialogis.
Ia berharap pemerintah mengambil peran sebagai fasilitator dialog agar ruang ekspresi generasi muda dapat dipahami sesuai konteks dan tidak memunculkan salah paham yang kontraproduktif.
Fenomena pengibaran bendera One Piece berlogo bajak laut diketahui muncul di berbagai daerah dan memunculkan respons beragam. Sebagian masyarakat menilainya sebagai ekspresi budaya pop, sementara yang lain menganggapnya tidak pantas menjelang 17 Agustus.
Tanggapan dari kalangan pemerintah juga beragam. Ada yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dan tidak boleh, ada pula yang memaklumi dalam kondisi tertentu.
Menurut Verdy, pemerintah sebaiknya melihat fenomena ini sebagai bentuk komunikasi publik. Ia mengingatkan pentingnya komunikasi adaptif, yakni upaya saling memahami perbedaan secara konstruktif.
Verdy menilai pemahaman yang konstruktif terhadap perbedaan dapat membantu menghindari polarisasi sekaligus mendorong tumbuhnya ruang publik yang lebih inklusif.
