Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di wilayah Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut dan tidak terkendali. Ia menilai penataan ruang di kawasan tersebut selama bertahun-tahun berjalan tanpa arah perencanaan yang jelas dan terintegrasi.
William menyebut berbagai fungsi ruang bercampur dalam satu wilayah tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Permukiman warga, sekolah, kawasan pergudangan, hingga area industri berdiri berdampingan tanpa pengaturan zonasi yang tertata secara komprehensif.
Kondisi itu, menurutnya, berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Warga harus berbagi ruas jalan yang sempit dengan kendaraan berat. Truk kontainer yang keluar masuk kawasan industri kerap melintasi jalan lingkungan, sehingga meningkatkan risiko kemacetan dan potensi kecelakaan.
Ia menilai situasi tersebut bukan persoalan baru. Permasalahan tata ruang di Kalideres dan Cengkareng disebut telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa pembenahan menyeluruh dari sisi kebijakan perencanaan kota.
“Akibatnya, Kalideres semakin macet dan tidak tertib,” ujar William.
Selain persoalan zonasi campuran, William juga menyoroti rencana pembangunan area pemakaman di Kelurahan Kamal serta krematorium yang direncanakan berada di dekat RSUD Kalideres. Ia menilai proyek tersebut berpotensi menambah beban kawasan apabila tidak dibarengi dengan evaluasi tata ruang yang matang.
Menurut dia, setiap pembangunan baru harus mempertimbangkan kapasitas jalan, kepadatan penduduk, serta dampak lalu lintas di sekitar lokasi. Tanpa perhitungan yang komprehensif, pembangunan tambahan dikhawatirkan memperparah persoalan kemacetan dan ketidaktertiban kawasan.
William juga menyinggung kenaikan harga perumahan di Kalideres dan Cengkareng yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun, kenaikan nilai properti tersebut dinilai tidak sebanding dengan kualitas tata kota dan dukungan infrastruktur yang tersedia bagi masyarakat.
Ia menyebut Kalideres dan Cengkareng kerap diposisikan sebagai daerah penyangga di Jakarta Barat tanpa perhatian serius terhadap penataan kawasan. Akibatnya, pertumbuhan pembangunan berlangsung pesat tetapi tidak diiringi dengan perencanaan yang berkelanjutan.
William meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang di kedua wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi agar pertumbuhan kawasan dapat berjalan lebih tertata, aman, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
