Transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang kembali menjadi perhatian. Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mendesak agar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera digelar.

Desakan tersebut muncul setelah adanya keresahan di masyarakat terkait informasi menu MBG yang disebut tidak lagi disampaikan kepada wali murid. Arief menilai situasi itu berbeda dibanding saat Ramadan, ketika menu masih rutin dibagikan kepada orang tua siswa.

“Sekarang sudah tidak ada yang membagikan menu, berbeda dengan ketika Ramadan,” ujar Arief, Sabtu (18/4/2026).

Ia menilai rakor antara DPRD dan para pemangku kepentingan program MBG penting dilakukan untuk mencegah terulangnya persoalan. Arief menyinggung adanya temuan menu yang dinilai tidak layak konsumsi yang sempat mencuat sebelumnya.

“Seharusnya DPRD segera melakukan rakor dengan stakeholder MBG agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang,” ungkapnya.

Arief mengakui hingga saat ini rakor tersebut belum terlaksana karena padatnya agenda DPRD, mulai dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga peraturan daerah. Meski demikian, ia meminta persoalan MBG diprioritaskan karena menyangkut kepentingan publik.

“Memang jadwal rapat cukup padat, tetapi karena MBG menyangkut masyarakat luas, saya minta agar segera diprioritaskan,” jelasnya.

Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk mempercepat pengawalan pelaksanaan program tersebut.

“Saya akan berkomunikasi dengan pimpinan untuk menyegerakan pengawalan MBG,” katanya.

Menurut Arief, tidak adanya informasi menu yang diterima siswa menjadi salah satu sumber keresahan masyarakat. Ia menilai keterbukaan menu penting sebagai bentuk pengawasan bersama, khususnya bagi wali murid.

“Tidak sulit untuk memotret dan membagikan menu kepada wali murid,” ujarnya.

Arief menegaskan, penyampaian informasi menu seharusnya menjadi bagian dari transparansi yang wajib dilakukan oleh penyelenggara program.