Enam pekan setelah perjanjian gencatan senjata diberlakukan, pembicaraan mengenai dimulainya fase kedua nyaris menghilang. Sejumlah pakar menilai, Amerika Serikat (AS) dan Israel tampak bergerak menuju tujuan pelucutan senjata perlawanan Palestina tanpa melangkah ke fase lanjutan yang mensyaratkan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Di lapangan, operasi militer Israel dilaporkan masih berlangsung hampir setiap hari di berbagai lokasi di Gaza. Seluruh perlintasan darat tetap ditutup, sementara bantuan kemanusiaan yang masuk disebut sangat dibatasi.
Israel bersikukuh menjadikan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat utama untuk memulai fase kedua, sesuatu yang menurut para pengamat belum pernah disetujui perlawanan Palestina secara resmi. Ibrahim Fraihat, Guru Besar Studi Konflik Internasional di Doha Institute for Graduate Studies, menyatakan Hamas hanya menyetujui fase pertama perjanjian—penghentian perang dan pertukaran tahanan—tanpa menerima pasal mengenai pelucutan senjata.
Menurut Fraihat, isu pelucutan senjata bagi Hamas memerlukan negosiasi terpisah yang mencakup mekanisme, pihak penerima, serta konsekuensi militernya. Namun ia menilai Washington dan Tel Aviv tidak menunjukkan niat untuk bernegosiasi, dan justru bergerak menjalankan proses pelucutan senjata tanpa persetujuan pihak Palestina.
Pengamat urusan Israel, Muhannad Mustafa, menilai pelucutan senjata Hamas merupakan salah satu target inti perang bagi Israel. Ia menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ingin menunjukkan kepada publik Israel bahwa ia berhasil mencapai tujuan tersebut, terutama setelah Presiden AS Donald Trump memasukkan isu itu dalam rencana politiknya.
Mustafa juga menyoroti tekanan politik yang dihadapi Netanyahu, termasuk memasuki musim pemilu dan menghadapi tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam konteks itu, ia menilai Netanyahu terus menekan melalui jalur militer dan kemanusiaan untuk memaksa semua pihak menerima “pelucutan senjata” sebagai pintu masuk fase kedua. Tanpa prasyarat tersebut, Mustafa menilai Netanyahu tidak akan menyetujui dimulainya fase lanjutan.
Jika fase kedua tidak dibuka dengan pelucutan senjata, Mustafa memperkirakan Netanyahu akan meningkatkan operasi militer. Ia menilai Netanyahu tidak ingin situasi di Gaza bertahan seperti sekarang, ketika Hamas masih menguasai separuh wilayah, karena hal itu akan dipandang sebagai kegagalan strategis.
Mustafa juga berpendapat Netanyahu tengah merancang skema agar perjanjian gencatan senjata tetap berjalan, tetapi pasukan Israel tidak ditarik keluar dari Gaza. Dalam skema itu, Israel disebut mungkin menerima proses rekonstruksi di wilayah yang berada di bawah kontrolnya, sembari melanjutkan operasi harian di wilayah yang masih dikuasai perlawanan.
Peneliti keamanan dan strategi internasional Kenneth Katzman menyampaikan pandangan sejalan, dengan menyebut bahwa “hari-hari Hamas di Gaza tinggal menghitung waktu,” apa pun bentuk akhir dari proses tersebut. Menurutnya, sekalipun Israel tidak memaksakan pelucutan senjata secara langsung, rekonstruksi besar-besaran dan penyediaan layanan penuh di wilayah Gaza yang dikuasai Israel dapat menjadi tekanan psikologis bagi warga di wilayah kontrol Hamas. Katzman menilai tekanan masyarakat pada akhirnya dapat memaksa Hamas meninggalkan Gaza.
Dengan premis itu, peluang memasuki fase kedua dinilai semakin kecil. Fraihat menyebut salah satu kendala utama saat ini adalah kegagalan Washington membentuk pasukan internasional penjaga stabilitas. Ia menyoroti perluasan mandat pasukan internasional penjaga perdamaian yang didorong AS di Dewan Keamanan PBB, termasuk usulan mandat penggunaan senjata yang membuka kemungkinan berhadapan dengan Hamas. Banyak negara, menurutnya, menolak bergabung karena tidak ingin terseret ke konflik langsung.
Fraihat menambahkan, dalam situasi ini Hamas maupun Otoritas Palestina tidak memiliki posisi kuat untuk menerima atau menolak kemungkinan pembagian wilayah Gaza, karena keduanya belum menjawab persoalan mendasar mengenai kelanjutan perpecahan internal Palestina. Ia menilai opsi yang tersisa bagi pihak Palestina adalah bernegosiasi dengan AS untuk menjamin hak-hak warga Palestina dan menghadapi proyek kolonial yang lebih besar.
Fraihat juga memperingatkan bahwa “Rencana Trump” menyimpan banyak risiko karena memanfaatkan bantuan kemanusiaan untuk mencapai tujuan keamanan dan politik.
Di tengah kebuntuan tersebut, delegasi tingkat tinggi Hamas melakukan kunjungan ke Kairo pada Ahad lalu. Mereka bertemu Kepala Intelijen Mesir, Hassan Rashad, untuk membahas perkembangan situasi dan prospek fase kedua. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan kepada Mesir—yang berperan sebagai mediator—bahwa tidak mungkin menerima kelanjutan pelanggaran Israel, karena hal itu dapat meruntuhkan keseluruhan perjanjian gencatan senjata.
