Besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi perhatian publik. Salah satu komponen yang ramai dibicarakan adalah tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan. Dengan komponen tersebut, total pendapatan resmi seorang anggota DPR disebut melampaui Rp100 juta setiap bulan.
Informasi ini mencuat setelah anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menanggapi pertanyaan mengenai sulitnya memperoleh penghasilan halal di lingkungan parlemen. Dalam penjelasannya, Hasanuddin menyebut gaji pokok, tunjangan rumah, dan berbagai tunjangan lain sebagai bagian dari pendapatan anggota legislatif yang menurutnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Perbincangan mengenai besaran pendapatan itu memunculkan pertanyaan di ruang publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Isu yang mengemuka adalah apakah gaji dan tunjangan pejabat politik mencerminkan empati terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat.
Dalam episode terbaru SuarAkademia, ekonom sekaligus mahasiswa doktoral Universitas Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai angka yang diterima anggota DPR tampak kontras dengan daya beli mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kelompok yang masih berjuang dengan penghasilan terbatas. Ia juga menyinggung ketimpangan tersebut jika dibandingkan dengan data terbaru Bank Dunia terkait kemiskinan.
Dipo menilai jurang itu menunjukkan adanya keterputusan antara pemerintah dan rakyat. Menurutnya, kebijakan terkait tunjangan menghadirkan kontradiksi: di satu sisi publik diminta berhemat melalui kebijakan efisiensi, sementara di sisi lain elit politik dinilai memperjuangkan kesejahteraan mereka sendiri.
Ia juga menyoroti minimnya mekanisme akuntabilitas di parlemen. Dalam pandangannya, budaya impunitas membuat kinerja legislatif jarang berujung pada konsekuensi politik. Situasi tersebut, kata Dipo, diperparah oleh efisiensi anggaran yang dinilai selektif, ketika program publik dan infrastruktur kerap terkena pemotongan sementara tunjangan elit tetap terjaga.
Lebih jauh, Dipo menilai usulan kenaikan gaji di tengah demografi Indonesia yang besar dengan pendapatan rata-rata rendah berpotensi memperburuk krisis kepercayaan publik. Ia menyebut adanya sekitar 150 juta penduduk berpenghasilan rendah yang membuat jarak sosial-ekonomi dengan elit politik semakin lebar. Menurutnya, kebijakan semacam itu bukan hanya memicu kebencian publik, tetapi juga dapat mengirim sinyal negatif bagi iklim investasi asing.
Dipo berpendapat, jika parlemen ingin memulihkan legitimasi dan kepercayaan, penyesuaian gaji dan tunjangan perlu dilakukan secara sederhana, transparan, dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat luas. Tanpa langkah tersebut, ia menilai kebijakan terkait pendapatan pejabat berisiko memperlebar jurang antara rakyat dan wakil yang seharusnya merepresentasikan kepentingan mereka.
