Partisipasi generasi muda dalam aksi protes terkait kondisi bangsa dilaporkan kian meningkat, terutama di kalangan Generasi Z. Kelompok ini kerap menyampaikan kritik terhadap berbagai isu, mulai dari sosial ekonomi, ketidaksetaraan, hingga praktik korupsi dan nepotisme.
Salah satu contoh yang mencuat adalah pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Ia mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai melanggar konstitusi dengan mengorbankan anggaran pendidikan lebih dari Rp 200 triliun.
Dosen Fakultas Psikologi UGM, Dr. Wenty Marina Minza, M.A., menilai meningkatnya sikap kritis di kalangan anak muda merupakan hal yang wajar. Menurutnya, perubahan besar dalam masyarakat sering kali dipelopori generasi muda yang mengalami perkembangan pesat pada aspek kognitif, moral, dan sosial. “Kondisi ini membuat mereka lebih sensitif terhadap isu di sekitar, sekaligus mulai mempertanyakan otoritas, keadilan, dan etika,” ujarnya pada Kamis (26/2).
Wenty menjelaskan, fenomena tersebut juga dipengaruhi relasi kuasa antargenerasi. Ia menyebut generasi tua cenderung merasa nyaman dengan status quo, sementara generasi muda lebih sering merasakan ketidaknyamanan. Dalam konteks itu, proses reproduksi kultural yang menolak nilai-nilai generasi lama dinilai menjadi salah satu pendorong perubahan. “Protes yang terjadi adalah bagian dari upaya generasi muda untuk menolak sistem yang dibangun oleh generasi tua,” katanya.
Menurut Wenty, maraknya protes dari kaum muda juga dipengaruhi kondisi “krisis” yang berdampak pada kehidupan mereka, baik secara sosial, ekonomi, kultural, maupun politik. Ia menyoroti isu penggunaan anggaran negara yang dipertanyakan serta respons negara yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat. Selain itu, kesempatan memperoleh penghidupan yang layak disebut menjadi faktor yang turut membentuk perhatian dan sikap generasi muda.
Wenty juga menilai kemudahan akses informasi melalui media sosial membuat publik semakin sadar terhadap berbagai isu. Ia menyebut “protes kolektif” di ruang digital dapat memicu partisipasi yang lebih luas. Media sosial, menurutnya, memberi ruang yang dianggap lebih aman bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapat dibandingkan demonstrasi fisik. “Media sosial memberi lebih banyak kemudahan bagi generasi muda untuk menyampaikan pendapatnya,” ujarnya.
Meski demikian, Wenty menekankan bahwa aktivisme politik di kalangan generasi muda dapat berdampak positif maupun negatif, bergantung pada kemampuan mereka beradaptasi dengan proses dan konsekuensinya. Ia menilai aktivisme bukan semata soal protes, melainkan juga ruang belajar, membangun pertemanan, dan memperluas jejaring. Namun, ia mengingatkan adanya risiko, termasuk tekanan dari pihak yang diprotes maupun dari sesama pengguna media sosial. “Aktivisme politik memiliki risiko, salah satunya mendapatkan tekanan dari pihak yang diprotes atau sesama pengguna media sosial,” paparnya.
Di sisi lain, Wenty menilai kondisi sosial politik yang mengecewakan juga dapat memengaruhi aspek psikologis. Sejumlah gejala seperti perasaan tidak percaya, sedih, tidak berdaya, hingga malu bisa muncul. Ia menyebut kekecewaan politik dapat mendorong seseorang menghindari hal-hal terkait politik agar tidak semakin kecewa, atau sebaliknya menjadi marah dan aktif menolak sumber kekecewaannya. “Kemungkinan ia akan menghindari hal-hal menyangkut politik supaya tidak tambah kecewa, atau malah justru menjadikan seseorang marah dan secara aktif menolak sumber kekecewaannya,” pungkasnya.
