Tren keterlibatan generasi muda dalam aksi protes terhadap kondisi bangsa dinilai kian meningkat. Kelompok yang kerap disorot adalah Generasi Z, yang aktif melontarkan kritik terkait isu sosial ekonomi, ketidaksetaraan, korupsi, dan nepotisme.
Salah satu contoh yang disebut dalam fenomena ini adalah kritik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM, Tiyo Ardianto, terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut melanggar konstitusi karena dianggap mengorbankan anggaran pendidikan yang disebut mencapai lebih dari Rp 200 triliun.
Dosen Fakultas Psikologi UGM, Dr. Wenty Marina Minza, M.A., menilai meningkatnya sikap kritis anak muda merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, perubahan besar dalam masyarakat sering diprakarsai generasi muda, terutama pada periode usia produktif ketika perkembangan kognitif, moral, dan sosial berlangsung pesat. “Kondisi ini membuat mereka menjadi lebih sensitif terhadap isu di sekitar, sekaligus mulai mempertanyakan otoritas, keadilan, dan etika,” ujarnya, Kamis (26/2).
Wenty menjelaskan, fenomena tersebut juga berkaitan dengan relasi kuasa. Ia menyebut status quo kerap memberikan kenyamanan bagi generasi yang lebih tua, tetapi belum tentu bagi generasi muda. Proses reproduksi kultural—terutama penolakan terhadap nilai atau tata cara generasi sebelumnya—menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan. Karena itu, protes yang muncul dipandang sebagai bagian dari upaya generasi muda menolak sistem yang dibangun generasi tua.
Ia menambahkan, gelombang protes di kalangan muda juga dipengaruhi kondisi “krisis” yang terjadi secara sosial, ekonomi, kultural, dan politik, yang berdampak nyata terhadap kehidupan mereka. Wenty menilai ada sejumlah isu di Indonesia yang memengaruhi generasi muda, baik langsung maupun tidak langsung. Di antaranya penggunaan anggaran negara untuk program-program yang implementasi maupun hasilnya masih dipertanyakan, respons negara yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat, serta penanganan yang tidak jelas dalam situasi darurat kebencanaan, dan persoalan lainnya.
Menurut Wenty, isu yang sangat berpengaruh bagi generasi muda adalah kesempatan untuk memperoleh penghidupan (livelihood) yang memadai. Penghidupan tidak hanya terkait akses ke pasar kerja yang disebut semakin sulit ditembus, tetapi juga menyangkut pendidikan yang arah dan kualitasnya dipertanyakan. Di luar itu, generasi muda juga menghadapi tekanan untuk menjalani transisi normatif, seperti tuntutan pekerjaan dan pernikahan “tepat waktu”. “Bagaimana generasi muda dapat menjalani transisi normatif dalam kondisi seperti ini?” katanya.
Dari sisi akses informasi, Wenty menilai media sosial turut mendorong publik semakin menyadari berbagai isu yang terjadi. Ia menyebut “protes kolektif” di media sosial dapat memicu seseorang untuk ikut menjadi bagian dari aksi protes. Media sosial juga menjadi ruang aktivisme politik bagi generasi muda, yang dinilai lebih aman secara fisik dibanding demonstrasi, sekaligus memudahkan penyampaian pendapat.
Namun, Wenty menekankan dampak aktivisme politik dapat positif atau tidak, bergantung pada kemampuan generasi muda beradaptasi dengan proses serta konsekuensinya. Ia melihat aktivisme politik tidak hanya dimaknai sebagai protes terhadap sistem atau kebijakan, tetapi juga sebagai arena belajar, berteman, membangun jejaring, dan menyuarakan pendapat. Meski demikian, ia mengingatkan adanya risiko terhadap kesehatan mental, termasuk tekanan dari pihak yang diprotes maupun dari sesama pengguna media sosial.
Wenty menutup penjelasannya dengan menyoroti dampak psikologis dari kondisi sosial-politik yang mengecewakan. Ia menyebut gejala yang bisa muncul antara lain rasa tidak percaya, sedih, tidak berdaya, dan malu. Kekecewaan politik, menurutnya, dapat memunculkan perilaku menghindari sumber kekecewaan atau sebaliknya memicu kemarahan yang membuat seseorang aktif menolak sumber kekecewaannya.
