Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menegaskan komitmennya mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan sinergi bersama insan pers. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan para jurnalis di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (17/4/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri jajaran kepala perangkat daerah tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah provinsi dan perwakilan media dari berbagai platform di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Agustiar menekankan peran pers sebagai pilar demokrasi. Menurut dia, pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya serta menghadirkan transparansi informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia juga menilai media berperan penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang objektif, akurat, dan berimbang terkait berbagai program pemerintah. Agustiar menambahkan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh elemen, termasuk insan pers sebagai mitra yang kritis sekaligus konstruktif.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra strategis dalam memperkuat pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah jurnalis mengangkat isu aktual di tengah masyarakat, antara lain maraknya aktivitas tambang ilegal serta perlunya percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Insan pers juga mendorong pemerintah memberikan kepastian legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat agar berjalan sesuai regulasi sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menanggapi masukan tersebut, gubernur mengapresiasi peran media dan menyatakan berbagai persoalan yang berkembang menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Terima kasih atas masukan, kritik, dan pemberitaan positif dari rekan-rekan media. Semua isu yang berkembang terus kami cermati, termasuk sektor pertambangan, stabilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi,” katanya.
Agustiar menegaskan pemerintah provinsi akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng Rangga Lesmana memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Menurutnya, program itu dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan tepat sasaran bagi penerima manfaat.
“Harapan kami, program ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan tujuan kebijakan gubernur,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media. Ia menilai sinergi yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
