Faksi-faksi perlawanan Palestina disebut tengah berupaya menetapkan aturan baru dalam menghadapi Israel, terutama jika para mediator dan penjamin kesepakatan tidak mampu menekan Tel Aviv untuk menghentikan pelanggaran gencatan senjata di Gaza.
Pada Minggu, delegasi tingkat tinggi Hamas menggelar pembicaraan di Kairo dengan Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad. Pertemuan itu membahas implementasi fase kedua gencatan senjata serta perkembangan situasi di Gaza yang dinilai semakin kompleks.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan delegasi tersebut menekankan pentingnya menahan Israel agar menghentikan seluruh pelanggaran yang berpotensi merusak kesepakatan yang sedang berjalan. Qassem menggambarkan proses menuju fase kedua sebagai “sangat rumit”. Ia juga menyatakan pasukan penjaga stabilitas internasional yang akan dibentuk harus ditempatkan di antara warga Palestina dan tentara pendudukan Israel.
Pengamat politik Ahmad al-Tanani menilai pertemuan di Kairo muncul dari kekhawatiran kelompok perlawanan bahwa Israel ingin memperpanjang fase pertama gencatan senjata selama memungkinkan, kecuali jika Israel berhasil memaksakan agenda tertentu pada fase berikutnya. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, al-Tanani menyebut Israel berupaya mempertahankan situasi “bukan-perang dan bukan-damai”, yang memungkinkan Israel merumuskan kembali operasi militernya di Gaza sambil tetap berada di bawah payung perjanjian.
Al-Tanani menilai tingkat keseriusan kunjungan Hamas terlihat dari komposisi delegasi yang mencakup tokoh-tokoh pucuk pimpinan: Ketua Dewan Kepemimpinan Hamas Muhammad Darwish, Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya, Nizar Awdallah, Ghazi Hamad, dan Zaher Jabarin. Menurutnya, susunan tersebut menunjukkan Hamas tidak sekadar melakukan kunjungan diplomatik, melainkan sedang berupaya mengambil keputusan strategis.
Ia juga menyoroti bahwa kehadiran delegasi Hamas berbarengan dengan kunjungan pimpinan Front Populer dan Jihad Islam. Al-Tanani menilai hal itu mencerminkan adanya kesepahaman antar-faksi untuk menghentikan situasi yang, menurutnya, berusaha diciptakan Israel.
Al-Tanani memperkirakan fase mendatang akan ditandai perubahan sikap perlawanan terhadap pelanggaran Israel. Ia menilai pelanggaran tersebut tidak mungkin terus dibiarkan tanpa respons, baik melalui tindakan di lapangan maupun lewat tekanan politik oleh para mediator dan penjamin perjanjian. Dalam pandangannya, faksi perlawanan siap menetapkan rules of engagement baru, meski saat ini tetap mengedepankan prinsip “menghindari alasan” demi menjaga kelangsungan kesepakatan karena gencatan senjata dipandang memiliki keuntungan strategis bagi rakyat Palestina.
Selain itu, al-Tanani meyakini Hamas mungkin membahas kemungkinan menyerahkan administrasi Gaza kepada komite Palestina yang baru. Menurutnya, langkah itu dapat menutup celah yang kerap digunakan Israel sebagai dalih untuk memperluas agresi, baik secara militer maupun dalam aspek kemanusiaan. Ia menambahkan, faksi-faksi perlawanan tidak akan selamanya menerima keadaan yang dipaksakan Israel.
Di sisi lain, analis urusan Israel Adel Shadeed menilai Israel memperlakukan pelanggaran yang mereka lakukan seolah bagian dari perjanjian. Dalam kacamata Israel, menurut Shadeed, gencatan senjata memberi ruang bagi mereka untuk mempertahankan kemampuan “membalas, menghancurkan, dan menekan” tanpa melanggar batasan formal.
Shadeed menambahkan militer Israel sedang menekan pemerintah agar tetap mempertahankannya di Gaza tanpa harus bertanggung jawab atas pengelolaan kehidupan sipil. Ia menyebut militer menginginkan peran administratif dialihkan kepada entitas lain yang bisa dibentuk melalui perjanjian baru.
Meski intensitas pertempuran menurun, Shadeed menilai pemerintahan Benjamin Netanyahu tetap bertahan pada tujuan-tujuan awal perang, yang ia sebut mencakup pengusiran, penataan ulang wilayah, dan perluasan permukiman. Ia mengatakan ada kelompok besar dalam koalisi pemerintah yang berharap pemangkasan bantuan kemanusiaan dan perluasan operasi militer akan memaksa warga Gaza pergi, yang oleh Israel disebut sebagai “migrasi sukarela”.
Shadeed memprediksi pelanggaran Israel kemungkinan meningkat dalam waktu dekat, terlebih karena tindakan tersebut, menurutnya, mendapatkan toleransi dari Amerika Serikat. Ia juga menyebut Netanyahu—yang berstatus buronan Mahkamah Kriminal Internasional—berupaya menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya pengambil keputusan di Gaza, meski ia menilai keputusan strategis sebenarnya berada di tangan Washington.
Pada akhirnya, Shadeed menyimpulkan Netanyahu ingin mengirim pesan tegas kepada Hamas bahwa Hamas tidak lebih kuat daripada Hizbullah, yang menurutnya pernah dikenai skema aturan tertentu oleh Israel.
