Hujan hampir tiga hari turun tanpa jeda di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hingga tulisan ini disusun, langit masih mendung dengan gerimis yang sesekali diselingi hujan deras. Sejumlah sungai dilaporkan mulai meninggi, sementara genangan perlahan muncul di halaman rumah warga.
Kondisi tersebut terjadi saat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2024–2044 memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Regulasi ini dirancang sebagai acuan pembangunan dua dekade, termasuk pengaturan struktur dan pola ruang serta arah pemanfaatan sumber daya alam.
Di tengah hujan yang tak kunjung reda, pertanyaan soal ketangguhan kebijakan tata ruang menjadi semakin nyata: seberapa siap tata ruang yang telah berjalan lebih dari setahun menghadapi curah hujan yang berulang. Ujian kebijakan tidak hanya terjadi di ruang perencanaan, tetapi juga terlihat pada genangan yang belum surut di permukiman.
Laporan dari grup percakapan para pendamping desa menggambarkan situasi yang relatif seragam. Desa mereka dan wilayah dampingan sama-sama diguyur hujan tanpa henti: kadang deras, kadang gerimis, lalu mendung kembali menebal sebelum hujan turun lagi, hingga memasuki hari ketiga berturut-turut.
Rangkaian informasi itu menunjukkan pola hujan yang meluas dan konsisten. Ketika tanah menjadi jenuh, limpasan meningkat dan sungai menerima tambahan debit secara berulang. Dalam kondisi seperti ini, hujan yang tidak ekstrem sekalipun dapat memicu dampak signifikan jika terjadi terus-menerus dalam waktu singkat.
Dari sudut pandang tata ruang, situasi tersebut terkait langsung dengan daya dukung wilayah. Setelah lebih dari setahun implementasi RTRW, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada konsistensi pengendalian pemanfaatan lahan dan perlindungan kawasan resapan sebagaimana dirancang.
Jika alih fungsi lahan berlangsung tanpa disiplin, limpasan air berpotensi meningkat dan genangan dapat menjadi pola musiman. Hujan selama tiga hari ini memperlihatkan bahwa keputusan tata ruang yang tampak administratif sesungguhnya berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga.
Di sejumlah kawasan permukiman, permukaan tanah kian tertutup beton dan paving. Ruang terbuka menyusut, sementara saluran air tidak selalu dirancang untuk menerima hujan berulang. Ketika ruang infiltrasi menyempit, air kehilangan jalur untuk kembali meresap ke dalam tanah.
Dalam konteks penanganan teknis, pemerintah provinsi mendorong pembangunan sumur resapan, terutama di wilayah rawan seperti Mataram dan sekitarnya. Sumur berdiameter sekitar 80 hingga 120 sentimeter dibangun untuk meningkatkan resapan air hujan dan menekan potensi banjir.
Upaya tersebut dilengkapi pemanfaatan biopori di tingkat rumah tangga. Air diarahkan untuk meresap, bukan semata-mata dialirkan keluar. Prinsip ini disebut sebagai strategi konservasi air tanah sekaligus pengendalian limpasan dalam skala mikro.
