Sejak peristiwa 7 Oktober, Israel menangani dinamika keamanan kawasan dengan pendekatan yang digambarkan sebagai “pengendalian preventif”. Logika ini mendorong Israel mengambil inisiatif dan membentuk sendiri situasi keamanan di selatan Suriah, termasuk melalui rangkaian tindakan yang berulang dan kian meluas.

Pendekatan tersebut disebut tercermin dalam berbagai praktik di lapangan, mulai dari tekanan terhadap warga, operasi pencarian dan penangkapan, pembatasan harian, hingga serangan udara dan operasi darat. Insiden terbaru dilaporkan terjadi di kota Beit Jinn, barat daya Damaskus, dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Di kawasan itu, kelompok perlawanan lokal terlibat kontak dengan pasukan Israel, yang berujung pada tewasnya 13 orang akibat gempuran Israel.

Di tengah eskalasi tersebut, muncul spekulasi mengenai kemungkinan Rusia kembali menempatkan pasukan atau patroli di selatan Suriah. Sejumlah bocoran media Israel menyebut Moskwa berencana mengajukan usulan penempatan kembali pasukan militernya. Namun, para analis menilai Israel tidak menunjukkan minat terhadap kehadiran kekuatan mana pun yang berpotensi membatasi ruang geraknya.

Menurut penilaian itu, Israel ingin mempertahankan keleluasaan untuk bergerak kapan pun tanpa dibatasi pertimbangan politik maupun negosiasi. Meski demikian, Israel sebelumnya tidak menolak pengaruh Rusia di Suriah. Pada Oktober 2024, pasukan Rusia ditempatkan di delapan pos dalam “zona pemisahan” di sepanjang garis yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dengan Provinsi Quneitra.

Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia kembali menggulirkan gagasan menempatkan patroli sebagai kekuatan penyangga antara pasukan Suriah dan Israel. Namun hingga kini, pemerintah Suriah belum menyetujui usulan tersebut, menurut laporan stasiun Israel Kan pada 18 November.

Peneliti politik Ayman Eldessouki menilai pernyataan dan manuver terkait rencana patroli Rusia lebih menyerupai “balon uji” untuk membaca posisi negosiasi para pihak. Ia menilai pelanggaran Israel yang terus berulang menunjukkan keinginan negara itu mempertahankan kendali penuh dan mengandalkan perangkat militer serta keamanan sendiri guna membentuk lingkungan yang menjamin keunggulan jangka panjang.

Eldessouki juga berpendapat Israel tidak akan antusias terhadap penempatan Rusia apabila kehadiran itu bertentangan dengan pendekatan keamanannya atau membatasi mobilitas operasionalnya.

Dari sisi Rusia, analis politik Dmitry Bridzhe menilai patroli semacam itu akan bernilai terbatas kecuali menjadi bagian dari kerangka Suriah yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya kerangka yang menghormati pengorbanan rakyat dan memulihkan konsep negara nasional, bukan sekadar pengaturan keamanan sementara. Menurutnya, kehadiran kendaraan Rusia dekat perbatasan tidak cukup jika tidak disertai pemulihan peran tentara nasional Suriah di bawah otoritas yang sah.

Bridzhe menilai kebangkitan wacana patroli Rusia mencerminkan perebutan kepentingan terkait siapa yang memegang kendali di selatan Suriah. Ia menyebut Israel ingin memaksakan realitas baru di bawah label keamanan dan tindakan pencegahan, termasuk menciptakan zona aman di dalam wilayah Suriah. Sementara itu, Moskwa disebut berupaya menegaskan diri sebagai pihak yang tetap hadir, mampu menjadi penjamin sekaligus penstabil, serta aktor yang harus dilibatkan dalam setiap pengaturan di kawasan selatan.

Peneliti Navvar Saban dari Arab Center for Contemporary Syrian Studies menilai perilaku militer Israel konsisten dalam satu hal: sulit diprediksi. Ia mengatakan “pendudukan Israel selalu berupaya mempertahankan keleluasaan khusus untuk menjalankan operasi keamanannya, terlepas dari kesepakatan internasional ataupun lokal.”

Di lapangan, pejabat Israel berulang kali menegaskan keinginan tetap berada di wilayah yang dikuasai setelah jatuhnya pemerintahan Assad. Pada 16 November, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di Gunung Hermon dan zona keamanan.

Sejak runtuhnya pemerintahan Suriah pada Desember 2024, Israel mendirikan sembilan titik militer di zona demiliterisasi. Kendaraan lapis baja Israel juga dilaporkan hampir setiap hari bermanuver ke pedesaan Quneitra dan wilayah perbatasan, meratakan vegetasi, membangun gundukan tanah, membatasi pergerakan warga, dan mencegah mereka menggarap lahan pertanian.

Saban menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, pasukan Rusia berada di belakang “Garis Pemisahan 1974” dan berupaya menjaga stabilitas melalui patroli. Namun jika posisi itu kini diaktifkan kembali, pos-pos tersebut berada di kawasan yang dalam praktiknya telah berubah menjadi lapangan operasi militer Israel, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai peran nyata yang dapat dimainkan Rusia.

Menurut Saban, kehadiran Rusia berpotensi mengurangi patroli dan penetrasi Israel atau mencegah pembangunan penghalang baru antar desa. Meski begitu, ia menilai Israel diperkirakan tidak akan melepaskan keuntungan teritorial yang dicapainya tahun ini karena pernyataan resmi menunjukkan negara itu tidak berniat mundur. Saban juga menilai kecil kemungkinan kehadiran pasukan Rusia akan mendorong penarikan Israel, walaupun langkah itu bisa membantu menurunkan tingkat pelanggaran. Ia menegaskan, memprediksi tindakan Israel saat ini hampir mustahil, terutama setelah peristiwa 7 Oktober.

Eldessouki menambahkan, persetujuan atas pengiriman patroli Rusia dapat mengurangi dalih operasi militer Israel dan membantu meredam dampaknya di wilayah selatan, terutama jika Moskwa kembali mengambil peran sebagai mediator dan penjamin stabilitas.

Sementara itu, menurut media Israel, Amerika Serikat secara tidak resmi menahan Israel agar tidak melancarkan serangan besar-besaran di Suriah. Pada 20 Juli, setelah serangan Israel terhadap Gedung Staf Umum Suriah, Axios mengutip enam pejabat AS yang menyatakan meningkatnya kekhawatiran di Gedung Putih terhadap kebijakan regional Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Seorang pejabat menyebut Netanyahu “bertindak gegabah dengan membombardir apa saja”, dan hal itu “dapat merusak upaya Presiden Trump.”

Bridzhe menilai Washington bertindak dengan pragmatisme murni: menekan Israel agar operasi di Suriah tidak berkembang menjadi eskalasi yang mengancam kepentingan Amerika yang lebih luas, sambil membuka ruang diskusi keamanan mengenai posisi dan pengaturan militer di Suriah. Dalam pandangannya, AS tidak menolak kehadiran Rusia jika dapat membantu mengelola ketegangan dengan Iran dan aktor lain, tetapi tidak akan membiarkan selatan Suriah menjadi kartu tawar bagi Moskwa dalam isu Ukraina, sanksi, ataupun energi.

Eldessouki mencatat pemerintahan Trump menempatkan stabilitas dan kemakmuran kawasan sebagai prioritas. Ia menyinggung kesepakatan Suriah selatan tahun 2018, ketika Rusia dan pemerintah Suriah sebelumnya kembali menguasai wilayah perbatasan dekat Israel setelah evakuasi kelompok oposisi—langkah yang disebut selaras dengan visi Washington untuk menjamin keamanan Israel.

Terkait tujuan Moskwa, Eldessouki menilai Rusia memandang selatan Suriah sebagai pintu masuk untuk memulihkan posisi strategisnya di negara itu pasca-runtuhnya pemerintahan Assad, sekaligus memperkuat daya tawarnya terkait pangkalan militer dan kepentingan ekonomi. Saban menilai Rusia juga dapat memanfaatkan perannya sebagai mediator keamanan antara Suriah dan Israel untuk mendorong agenda lain, termasuk perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat atau pengaruh tidak langsung terhadap isu Ukraina.

Dengan situasi yang masih bergerak, wacana patroli Rusia dan langkah Israel di selatan Suriah menunjukkan persaingan pengaruh yang belum menemukan bentuk akhir. Di atas kertas, kehadiran pihak ketiga bisa menekan pelanggaran; namun di lapangan, dinamika keamanan, kepentingan aktor eksternal, dan ketidakpastian perilaku militer membuat arah perkembangan tetap sulit dipastikan.