Wacana pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan sekadar dinamika politik biasa. Isu ini disebut mencerminkan benturan antara cara pandang publik yang berupaya mencegah potensi persoalan kepemimpinan di masa depan dan realitas kekuatan politik yang dipengaruhi kepentingan ekonomi elite.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Sulfikar Amir, Professor of Science dari Nanyang Technological University, Singapura, dalam podcast Forum Keadilan TV. Ia menilai desakan pemakzulan yang muncul dari sebagian masyarakat sipil dapat dipahami sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko kepemimpinan yang dikhawatirkan memicu kekisruhan di kemudian hari.
Menurut Sulfikar, tindakan warga yang melihat kemungkinan masalah di masa depan lalu mendorong langkah pencegahan—termasuk melalui tuntutan pemakzulan—merupakan respons yang logis. Ia menekankan bahwa kekhawatiran publik dapat melahirkan dorongan untuk mengambil tindakan yang dianggap mampu mengurangi risiko.
Namun, Sulfikar menyoroti bahwa tuntutan yang dinilai rasional oleh masyarakat justru tidak mendapatkan respons yang kuat di Senayan. Ia mempertanyakan sikap sebagian wakil rakyat yang dinilai memilih diam atau menunjukkan respons berbeda-beda terhadap isu tersebut.
Dalam analisanya, perbedaan respons itu berkaitan dengan “relasi kuasa” serta kepentingan ekonomi yang melekat pada elite politik. Sulfikar menyebut kepentingan bisnis berskala besar—seperti tambang dan perkebunan sawit—sebagai faktor yang memengaruhi sikap para politisi.
Ia menilai pertimbangan untung-rugi material dapat lebih dominan ketimbang kalkulasi risiko jangka panjang bagi negara. Sulfikar juga menyampaikan pandangan bahwa kemampuan seseorang memikirkan masa depan sangat dipengaruhi oleh kepentingan material yang ada di hadapannya, sehingga idealisme politik kerap berhadapan dengan pragmatisme ekonomi pribadi maupun kelompok.
