Bandung — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Barat, dinamika internal partai menguat seiring belum pastinya jadwal pelaksanaan Musda. Isu penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Jabar pun ikut mencuat dan menambah tensi politik di internal partai.
Wakil Ketua MPO DPD Golkar Jabar, Asep Suparman, menilai dinamika menjelang Musda merupakan hal yang lazim terjadi di Partai Golkar. Ia menyebut perbedaan pandangan dan adu gagasan sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan.
“Golkar itu DNA-nya tarung, adu gagasan dan ide. Ini bagian dari proses dewasa dalam regenerasi,” kata Asep.
Menurut Asep, Musda semestinya menjadi momentum penyegaran struktur dan regenerasi kepemimpinan hingga ke tingkat desa. Ia menilai penundaan Musda yang terlalu lama berpotensi menghambat konsolidasi kader di daerah.
Tidak ada aturan penunjukan Plt di tingkat provinsi
Asep menanggapi isu yang menyebut posisi Ketua DPD Golkar Jabar bakal diisi oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily sebagai Plt. Isu itu muncul di tengah belum pastinya jadwal Musda yang disebut semestinya digelar pada November 2025. Namun, Asep menegaskan tidak ada ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) Golkar yang mengatur penunjukan Plt ketua di tingkat DPD provinsi.
“Tidak ada aturan mainnya. Tidak ada satu pasal pun di AD/ART atau PO yang bunyi seperti itu. Jadi sangat tidak mungkin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan ketua secara sementara hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti ketua meninggal dunia, tersandung kasus hukum, sakit keras, atau mengundurkan diri. Asep juga menyebut masa jabatan Plt maksimal tiga bulan, bukan untuk jangka panjang seperti masa kepemimpinan biasa.
Di sisi lain, Asep menyatakan kepengurusan saat ini masih sah karena DPP Golkar telah memperpanjang surat keputusan (SK) hingga Musda resmi dilaksanakan. “Secara periodisasi, kepengurusan DPD Jabar sudah selesai sejak Maret. Tapi DPP memperpanjang SK sampai Musda digelar,” katanya.
Kepanitiaan Musda belum lengkap
Asep menyebut dinamika internal yang terjadi merupakan bagian dari kultur politik partai. Namun, ia menyoroti bahwa penundaan Musda yang seharusnya sudah dilakukan sejak Maret 2025 membuat sejumlah kader yang berniat maju harus menunggu lebih lama.
Selain itu, struktur kepanitiaan Musda disebut belum rampung. Berdasarkan rapat pleno, baru ditunjuk Yod Mintaraga sebagai penyelenggara, Yomanius Untung sebagai Ketua Steering Committee (SC), dan Deden Nasihin sebagai Ketua Organizing Committee (OC).
“Belum ada struktur kepanitiaan lengkap. Baru SC dan OC yang ditunjuk. Pengurus lain masih menunggu siapa yang akan membantu,” ujar Asep.
Soliditas partai dan penguatan koalisi
Di tengah berbagai manuver menjelang Musda, Asep menekankan pentingnya soliditas organisasi dan penguatan koalisi dengan pemerintah pusat. Ia menyatakan ketua DPD yang terpilih nantinya harus memiliki komitmen dan waktu yang cukup untuk membangun kekompakan partai di semua tingkatan.
“Ketua nanti harus mampu menjaga keberlangsungan pemerintahan pusat sampai ke daerah, termasuk memperkuat koalisi dengan Gerindra,” katanya.
Asep juga optimistis seluruh kader akan kembali bersatu setelah Musda selesai. “Kalau sudah terpilih nanti, semuanya akan merapat. Tidak ada lagi pertarungan, semua bahu-membahu untuk mencapai target, minimal menyamai perolehan suara Gerindra,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kepemimpinan baru membutuhkan waktu dan komitmen penuh untuk menjaga soliditas partai. “Kalau hanya sepintas-pintas, partai sulit berkembang. Ketua harus punya waktu luang yang cukup untuk menjaga soliditas partai,” kata Asep.
