Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak lagi menjadi pro dan kontra apabila sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut JK, publik perlu menerima keputusan tersebut sebagai sebuah kenyataan.

JK mengatakan Soeharto memiliki kekurangan, namun juga mempunyai jasa bagi negara. “Bahwa dia kekurangannya semua orang tahulah. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga kan,” ujar JK usai menghadiri acara World Peace Forum di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Ia menilai pada era kepemimpinan Soeharto, kondisi negara dinilai menjadi lebih baik, termasuk dari sisi pertumbuhan ekonomi yang disebutnya pernah mencapai 7 hingga 8 persen. JK menambahkan capaian pertumbuhan seperti itu setelahnya sulit diraih, dan menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin mencapai target tersebut.

JK juga menyampaikan bahwa setiap tokoh memiliki perannya masing-masing bagi bangsa dan negara. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan dapat dipandang serupa dengan nilai-nilai dalam agama. Ia mengibaratkan bahwa meski ada masalah, penilaian diberikan berdasarkan besarnya sumbangan kepada bangsa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Plakat dan dokumen gelar pahlawan diserahkan kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto) selaku ahli waris, di Istana Negara, Jakarta, Senin. Dalam prosesi tersebut, Tutut didampingi adiknya, Bambang Trihatmodjo.

Penganugerahan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Soeharto menerima gelar pahlawan di bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik, atas jasa dan peran menonjolnya sejak masa kemerdekaan.