Kaleidoskop politik Indonesia sepanjang 2025 menyoroti kebutuhan pemerintah untuk lebih proaktif membangun transparansi, memperkuat komunikasi publik, serta menghadirkan kontra narasi berbasis fakta. Pengelolaan isu yang lambat dinilai memberi ruang bagi disinformasi dan narasi simbolik berkembang, sehingga memicu gelombang protes yang berdampak pada stabilitas politik.
Sepanjang tahun, dinamika politik terbilang intens. Namun, jika ditelaah lebih jauh, tidak ada isu substansial yang benar-benar menggoyahkan fondasi pemerintahan atau menyingkap kegagalan kebijakan strategis. Terdapat empat kluster utama isu politik yang mewarnai 2025.
Kluster pertama berangkat dari ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan efisiensi yang dilakukan presiden. Kebijakan ini antara lain berupa pemangkasan anggaran seremonial dan pengelolaan belanja negara agar lebih tepat sasaran, yang disebut dirancang untuk mengurangi pemborosan serta potensi korupsi di birokrasi dan mengalihkan anggaran ke program prioritas.
Meski demikian, sebagian pihak memandang kebijakan tersebut merugikan. Penolakan disebut diduga datang dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh pemborosan anggaran atau terlibat dalam praktik koruptif. Kekecewaan itu kemudian dibingkai dalam berbagai narasi protes dan berkembang menjadi gerakan simbolik seperti “Indonesia Gelap” atau “Indonesia Kabur”, yang juga bertemu dengan kelompok yang kecewa terhadap hasil pilpres.
Gerakan tersebut mengekspresikan persepsi ketidakadilan dalam redistribusi anggaran, bukan kerugian riil masyarakat. Pemerintah dinilai lambat membangun kontra narasi yang meyakinkan, sehingga disinformasi dan narasi oposisi berkembang. Protes simbolik ini kemudian memicu demonstrasi besar yang membawa tuntutan seperti perombakan kabinet dan reformasi legislatif, termasuk seruan “bersihkan orang-orang Jokowi dari kabinet”. Insiden tragis berupa tewasnya seorang pengemudi ojek di Jakarta turut menambah tekanan publik dan menjadi katalis meluasnya gelombang protes.
Kluster kedua adalah kontroversi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sepanjang tahun, tuduhan palsu mengenai ijazah terus diangkat oleh sebagian pihak, baik dengan motif politik maupun sebagai upaya mengelola opini publik. Polemik ini memunculkan pertarungan di media arus utama dan media sosial.
Dalam perdebatan itu, muncul penilaian bahwa isu tersebut menjadi skenario pengalihan atau pelimpahan kemarahan publik, dengan kesalahan rezim masa lalu dibebankan kepada Jokowi, sementara aktor lain yang memiliki keterkaitan politik cenderung tidak disorot. Ada pula dugaan isu ini dikelola pihak-pihak yang merasa terhalangi oleh modalitas politik Jokowi yang masih populer, sehingga Jokowi perlu disudutkan. Kedua kemungkinan tersebut dinilai menjaga nuansa perseteruan Pilpres 2024 tetap hidup.
Meski demikian, isu ijazah disebut tetap berada dalam domain hukum. Bareskrim Polri melakukan verifikasi dokumen dan memastikan keasliannya. Dengan intervensi hukum yang jelas, isu ini tidak berkembang menjadi gelombang protes massal. Ketidakpuasan terhadap keterangan Bareskrim pun disebut tetap berujung pada proses peradilan.
Kluster ketiga berkaitan dengan tarik ulur pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perdebatan muncul antara proyeksi pembangunan jangka panjang pemerintah dan kekhawatiran publik mengenai biaya proyek besar, termasuk aspek transparansi dan dampak sosial bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur.
Pada 2025, pemerintah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik yang akan mulai difungsikan secara bertahap pada 2028. Pemerintah menegaskan keputusan strategis pemindahan ibu kota tidak direvisi dan tidak ada perubahan terhadap skenario pemindahan tersebut. Meski memicu diskusi nasional dan ketegangan opini publik, skala protes disebut lebih kecil dibanding gelombang “Indonesia Gelap” karena isu ini bersifat teknokratis dan membutuhkan pemahaman perencanaan pembangunan.
Kluster keempat mencakup blunder pejabat dan kontroversi kebijakan daerah. Sejumlah contoh yang disebut antara lain kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Pati, Bone, dan Cirebon, pernyataan pejabat yang dinilai tidak sensitif, serta kontroversi tunjangan anggota DPR, termasuk sorotan terhadap aksi “joget-joget” saat isu kenaikan tunjangan mencuat.
Insiden pembakaran rumah pejabat disebut memperlihatkan bagaimana blunder dan kontroversi itu menjadi cerminan kelemahan komunikasi publik dan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah. Kekecewaan publik dinilai terakumulasi hingga menjadi ledakan kemarahan. Kasus Pati, misalnya, memicu protes signifikan karena warga menilai kenaikan pajak secara drastis tidak adil dan tidak dikomunikasikan dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa selain isu nasional, kegagalan manajemen kebijakan lokal dapat memicu kritik yang memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah tidak responsif.
Data Kementerian Dalam Negeri disebut menunjukkan lebih dari 12 kabupaten/kota mengalami protes publik terkait pengelolaan pajak dan anggaran lokal sepanjang 2025, yang menegaskan meluasnya tren ketidakpuasan.
Keempat kluster isu tersebut juga disebut bersisiran dengan manuver para koruptor—yang dibuktikan melalui vonis pengadilan—beserta pendukungnya untuk keluar dari jeratan hukum. Kasus amnesti terhadap Hasto dan abolisi terhadap Tom Lembong disebut menjadi contoh bagaimana gelombang protes dan tekanan publik diduga dapat digunakan sebagai bargaining politik untuk menekan proses hukum. Setelah keduanya memperoleh amnesti dan abolisi, gelombang protes disebut mereda.
Secara keseluruhan, sepanjang 2025 disebut tidak ada isu politik substantif yang benar-benar menguak kesalahan atau kegagalan mendasar presiden. Tuntutan agar bencana Sumatera ditetapkan sebagai “Bencana Nasional” sempat menguat, namun disebut segera dijawab dengan kerja cepat kabinet. Tingkat kepuasan juga digambarkan menunjukkan kebijakan presiden masih berada “on the track”, sementara isu-isu yang diarahkan kepada presiden dinilai tidak memiliki daya pukul psikologis yang kuat dan mudah dipatahkan.
Meski demikian, sorotan utama tahun ini mengarah pada lemahnya pengelolaan isu publik. Pemerintah dinilai belum cukup cepat dan meyakinkan dalam membangun kontra narasi, sehingga narasi simbolik dan disinformasi berkembang secara masif serta dimanfaatkan pihak oposisi untuk memobilisasi publik. Kasus pembakaran rumah anggota DPR dan kontroversi tunjangan disebut lebih mencerminkan kegagalan komunikasi dan kontrol publik ketimbang persoalan kebijakan strategis.
Kaleidoskop politik 2025 pada akhirnya menegaskan bahwa konflik politik besar tidak selalu lahir dari kesalahan kebijakan substantif. Gelombang protes lebih banyak dipicu kombinasi komunikasi publik yang lemah, manajemen isu yang lambat, dan manipulasi narasi oleh pihak-pihak berkepentingan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat transparansi, komunikasi, dan kontra narasi berbasis fakta agar isu simbolik atau minor tidak berkembang menjadi protes besar yang berdampak luas.
