Isu “Politik MBG” menjadi tren karena memotret sesuatu yang lebih luas dari program Makan Bergizi Gratis.

Yang diperdebatkan bukan semata makanannya, melainkan cara dukungan publik dikonstruksi.

Di Batam, ribuan siswa SD dan SMP turun ke jalan pada hari libur.

Mereka mengenakan seragam sekolah, membawa poster permohonan agar MBG tidak dihentikan.

Anak-anak itu, menurut cerita yang beredar, dikenalkan kegiatan tersebut sebagai “jalan santai”.

Di depan kantor DPRD, kehadiran mereka lalu terbaca sebagai pesan politik.

Sehari kemudian, narasi serupa bergeser ke Monas, Jakarta.

Ratusan ibu rumah tangga berpakaian putih turun ke jalan membela MBG.

Mereka diberi wajan, dan disebut membawa pulang uang saku Rp100 ribu.

Dua peristiwa ini memantik pertanyaan: kapan dukungan kebijakan berubah menjadi pertunjukan mobilisasi?

-000-

Mengapa Isu Ini Menjadi Tren

Alasan pertama, ada keterlibatan anak-anak berseragam sekolah.

Di Indonesia, seragam bukan sekadar pakaian.

Seragam adalah simbol institusi, disiplin, dan kepercayaan orang tua pada sekolah.

Saat seragam hadir di panggung politik, publik merasa ada batas moral yang dilanggar.

Alasan kedua, muncul dugaan rekayasa dukungan.

Poster permohonan agar MBG tidak dihentikan terlihat seperti suara warga.

Namun narasi “jalan santai” menimbulkan kesan ketidaktahuan peserta.

Ketidaktahuan itulah yang memicu kemarahan, karena menyangkut persetujuan dan transparansi.

Alasan ketiga, ada bayangan relasi kuasa.

Kepala Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan, mengakui mengoordinasikan sekitar 100 sekolah penerima MBG.

Ia menyebutnya respons atas keluhan orang tua murid.

Namun kesaksian wali murid di berbagai media justru menyatakan mereka tidak tahu anaknya akan ikut aksi.

Ditambah pengakuan anonim guru tentang tekanan psikologis terkait kekhawatiran pemotongan TPP.

Di titik ini, publik tidak lagi membahas MBG sebagai program.

Publik membahas kemungkinan penyalahgunaan otoritas.

-000-

Batam: Sekolah sebagai Mesin Mobilisasi

Pawai dukungan MBG di Batam menyisakan preseden buruk bagi pendidikan.

Karena sekolah semestinya ruang belajar, bukan ruang pengerahan.

Koordinasi 100 sekolah penerima manfaat menandakan skala yang tidak kecil.

Skala itu membuat peristiwa ini terasa sistemik, bukan insidental.

Jika benar anak-anak hanya diberi tahu “jalan santai”, maka ada masalah etika komunikasi.

Dalam kebijakan publik, cara mencapai dukungan sama pentingnya dengan tujuan kebijakan.

Kesaksian anonim guru tentang tekanan TPP, bila valid, menambah lapisan persoalan.

Tekanan semacam itu mengubah partisipasi menjadi kepatuhan.

Dan kepatuhan yang dipaksakan kerap menyisakan luka, meski tidak selalu terlihat.

Yang dipertaruhkan bukan hanya citra program MBG.

Yang dipertaruhkan adalah integritas institusi pendidikan.

-000-

Monas: Dukungan yang Dipentaskan

Di Jakarta, ratusan ibu rumah tangga berpakaian putih turun ke jalan.

Narasinya membela MBG, dengan atribut wajan.

Disebut pula ada uang saku Rp100 ribu yang dibawa pulang.

Jika dukungan hadir bersama insentif, publik akan bertanya: ini aspirasi atau transaksi?

Di sinilah garis tipis antara mobilisasi dan partisipasi menjadi kabur.

Partisipasi menuntut kesadaran, kebebasan, dan ruang untuk berbeda pendapat.

Mobilisasi menuntut jumlah, keseragaman, dan efek visual.

Keduanya sama-sama menghasilkan kerumunan.

Tetapi maknanya bertolak belakang.

-000-

Program Publik dan Godaan “Bukti Dukungan”

MBG adalah kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling dasar: pangan dan anak.

Karena itu, ia mudah menjadi simbol kepedulian negara.

Namun simbol sering digoda untuk dijadikan alat tawar.

Ketika kebijakan diperdebatkan, sebagian pihak ingin menunjukkan “bukti” bahwa rakyat mendukung.

Di era viral, bukti dukungan sering dipersempit menjadi gambar massa.

Foto kerumunan terasa lebih cepat daripada debat anggaran.

Video pawai terasa lebih meyakinkan daripada audit tata kelola.

Padahal kebijakan makan bergizi menuntut hal yang jauh lebih teknis.

Ia menuntut mutu bahan, rantai pasok, higienitas, distribusi, dan pengawasan.

Ketika energi publik dialihkan ke pawai, perhatian pada detail teknis bisa mengendur.

Dan di situlah risiko kebijakan sosial sering bermula.

-000-

Riset yang Relevan: Mengapa Ini Berbahaya

Dalam studi kebijakan publik, legitimasi bukan hanya soal hasil.

Legitimasi juga soal prosedur, transparansi, dan akuntabilitas.

Ilmu sosial menyebutnya sebagai kepercayaan institusional.

Kepercayaan lahir ketika warga merasa diperlakukan sebagai subjek, bukan objek.

Ketika anak-anak tidak tahu konteks kehadirannya, mereka diposisikan sebagai objek pesan.

Dalam kajian psikologi perkembangan, anak memerlukan ruang aman untuk belajar makna partisipasi.

Ruang aman itu retak ketika simbol sekolah dipakai untuk agenda yang tidak dijelaskan.

Pendidikan kewargaan yang sehat mengajarkan berpikir kritis, bukan sekadar hadir dan patuh.

Jika sekolah menjadi mesin mobilisasi, pelajaran yang tertanam adalah kepatuhan tanpa pemahaman.

Dalam jangka panjang, itu merusak budaya demokrasi.

Demokrasi membutuhkan warga yang bisa bertanya, bukan hanya bisa berkumpul.

-000-

Isu Besar Indonesia: Demokrasi, Birokrasi, dan Perlindungan Anak

Peristiwa Batam dan Monas mengait pada isu besar demokrasi prosedural.

Demokrasi tidak cukup dengan pemilu.

Ia juga soal bagaimana negara memperlakukan warganya di luar bilik suara.

Kasus ini juga menyentuh isu reformasi birokrasi.

Relasi kuasa antara dinas, sekolah, guru, dan orang tua bisa menciptakan kepatuhan kolektif.

Kepatuhan kolektif terlihat rapi, tetapi bisa menekan suara yang berbeda.

Di sisi lain, ada isu perlindungan anak.

Anak memiliki posisi rentan karena tidak sepenuhnya mampu memberi persetujuan yang matang.

Ketika mereka dibawa dalam panggung politik, risiko manipulasi meningkat.

Indonesia sering bicara tentang bonus demografi.

Namun bonus itu hanya bermakna bila anak-anak tumbuh dengan martabat, bukan dijadikan alat.

-000-

Rujukan Luar Negeri: Ketika Kerumunan Menjadi Alat

Di berbagai negara, sejarah mencatat praktik pengerahan massa untuk menunjukkan dukungan politik.

Praktik itu muncul dalam beragam bentuk, dari parade hingga demonstrasi yang diatur.

Pelajar dan aparatur kerap menjadi kelompok yang paling mudah digerakkan.

Karena mereka berada dalam struktur yang hierarkis.

Rujukan ini bukan untuk menyamakan konteks secara serampangan.

Namun untuk mengingatkan bahwa demokrasi bisa mundur lewat kebiasaan kecil yang dibiarkan.

Ketika panggung dukungan lebih penting daripada kualitas kebijakan, ruang publik menjadi dangkal.

Dan ketika ruang publik dangkal, kebijakan yang kompleks mudah disederhanakan menjadi slogan.

-000-

Bagaimana Seharusnya Isu Ini Ditanggapi

Pertama, sekolah perlu menegaskan batas.

Kegiatan yang melibatkan siswa harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas, bukan tujuan politis terselubung.

Jika ada kegiatan di luar sekolah, orang tua wajib menerima penjelasan lengkap.

Penjelasan mencakup lokasi, agenda, pihak pengundang, dan konteks pesan.

Kedua, pemerintah daerah dan dinas harus mengutamakan akuntabilitas.

Koordinasi sekolah untuk aksi dukungan kebijakan perlu dievaluasi secara terbuka.

Jika ada dugaan tekanan psikologis terkait TPP, mekanisme pelaporan harus aman.

Guru tidak boleh berada dalam situasi memilih antara integritas dan penghasilan.

Ketiga, dukungan terhadap MBG sebaiknya dikembalikan ke ruang deliberasi.

Ruang deliberasi berarti forum yang memeriksa tata kelola, bukan sekadar mengumpulkan massa.

Jika orang tua punya keluhan atau dukungan, salurannya harus jelas dan terdokumentasi.

Keempat, masyarakat sipil dan media perlu menjaga fokus.

Fokusnya bukan memecah kubu pro dan kontra MBG semata.

Fokusnya memastikan kebijakan publik berjalan tanpa mengorbankan etika, anak, dan pendidikan.

Kelima, DPRD dan lembaga pengawasan perlu menanyakan prosedur.

Dalam demokrasi, prosedur adalah pagar agar tujuan baik tidak ditempuh dengan cara yang salah.

-000-

Menjaga Program, Menjaga Martabat

MBG, sebagai gagasan, menyentuh harapan banyak keluarga.

Harapan itu tidak layak dipertaruhkan oleh praktik dukungan yang dipentaskan.

Di Batam, anak-anak berseragam telah menjadi simbol yang memancing perdebatan nasional.

Di Jakarta, ibu-ibu dengan wajan dan uang saku mengingatkan publik pada rapuhnya batas mobilisasi.

Dua peristiwa itu seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar bahan perbincangan.

Alarm bahwa kebijakan publik tidak boleh menukar martabat warga dengan efek visual.

Jika negara ingin dicintai, ia tidak perlu memaksa warganya untuk terlihat mencintai.

Karena cinta pada kebijakan lahir dari kejujuran, bukan dari koreografi.

Dan masa depan anak-anak tidak boleh menjadi latar panggung bagi siapa pun.

Penutupnya sederhana, tetapi menuntut keberanian.

“Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tak ada yang melihat.”