Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transparansi Polri dalam menyampaikan proses penindakan terhadap personel kepolisian yang melakukan pelanggaran. Ia menilai Polri menunjukkan respons yang baik ketika ada pelanggaran yang dilakukan oknum di internal institusi.

"Saya harus katakan Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya," ujar Habiburokhman pada Senin (13/4/2026).

Menurutnya, di sejumlah institusi lain, masyarakat kerap kesulitan melacak tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan oknum. Ia menyebut publik tidak selalu bisa mengetahui sanksi yang dijatuhkan, apakah hanya berupa penahanan, atau sampai diproses secara hukum.

Habiburokhman menilai hal itu berbeda dengan Polri yang, menurut dia, menjalankan proses penindakan secara terbuka, termasuk ketika menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Jadi, saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit (Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) ini tidak alergi dengan keterbukaan," katanya.

Ia menambahkan, keterbukaan tersebut menjadi penegasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh oknum, bukan mencerminkan institusi secara keseluruhan. Habiburokhman juga menyebut keterbukaan membuat publik dapat melihat ketegasan Polri dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

"Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Itu yang kami lakukan dengan menggelar banyak rapat dengar pendapat umum terkait dugaan pelanggaran aparat penegak hukum," ujarnya.