Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang sinergi dengan pelaku industri untuk memetakan lokasi karbon biru di kawasan pesisir. Kepastian tata ruang laut dinilai menjadi fondasi penting untuk mendukung investasi dan pengembangan proyek karbon biru nasional.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika, mengatakan kepastian ruang laut didorong melalui integrasi Rencana Tata Ruang Laut, penetapan lokasi cadangan karbon biru, serta percepatan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
“Dalam tata kelola karbon biru, tata ruang laut yang jelas, terarah, dan terukur akan memberikan manfaat nyata bagi industri, masyarakat pesisir serta ketahanan pesisir kita,” kata Kartika, Selasa (24/2/2026).
Menurut Kartika, karbon biru menjadi instrumen pembangunan yang menghubungkan perlindungan ekosistem dengan nilai ekonomi. Karena itu, KKP menjajaki kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Himpunan Kawasan Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta pengelola kawasan industri untuk memetakan alokasi ruang karbon biru sekaligus skema pembiayaannya.
Kartika menekankan proyek karbon biru memiliki karakter jangka panjang, sehingga perlu memenuhi kelayakan ekologis dan tetap menarik bagi investor. “Proyek karbon biru bersifat jangka panjang (30–40 tahun) sehingga tidak hanya harus layak secara ekologis namun juga layak kredit dan menarik bagi investor,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Amehr Hakim menjelaskan tata kelola proyek karbon biru dilakukan melalui tahapan terstandar, mulai dari pemeriksaan kelayakan hingga pemantauan. Proses tersebut berbasis Sistem Informasi Penataan Ruang Laut dan Ocean Monitoring System.
“Sebagai model integrasi karbon biru dalam pengelolaan kawasan industri pesisir, wilayah Batang dan Semarang Jawa Tengah ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena menghadapi tekanan abrasi, rob, dan degradasi pesisir sekaligus menyimpan peluang besar bagi pengembangan proyek karbon biru,” kata Amehr.
Amehr menyebut KKP berperan sebagai regulator, sementara pemerintah daerah memastikan keselarasan tata ruang dan perizinan. Kawasan industri diharapkan menyediakan lokasi rehabilitasi dan menjadi pembeli kredit karbon, sedangkan masyarakat pesisir dilibatkan sebagai mitra konservasi.
KKP juga mempercepat penyusunan regulasi teknis, studi kelayakan di Jawa Tengah, serta penetapan lokasi prioritas untuk proyek percontohan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah menjaga ekosistem karbon biru guna mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
