Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kereta cepat Whoosh sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri menuai perhatian di tengah kritik publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Namun, hingga kini klaim tersebut dipersoalkan karena belum disertai data resmi yang dapat diverifikasi.
Sejak diresmikan pada Oktober 2023, KCJB kerap diposisikan sebagai simbol keberhasilan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, proyek ini juga terus dibayangi sejumlah isu, mulai dari pembengkakan biaya, ketergantungan pada pinjaman luar negeri, hingga minimnya keterbukaan laporan keuangan.
Dalam narasi yang disampaikan Luhut, Whoosh disebut telah “mandiri” secara operasional. Pernyataan itu memunculkan kesan bahwa proyek bernilai lebih dari USD 7 miliar tersebut telah mencapai kondisi yang stabil dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Namun, pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah: data apa yang menjadi dasar kesimpulan tersebut?
Hingga saat ini, belum ada laporan keuangan terbuka dari PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) yang menunjukkan titik impas (break-even point) operasional. Ketiadaan publikasi data keuangan membuat publik tidak memiliki rujukan untuk menilai apakah pendapatan operasional benar-benar sudah mencukupi biaya yang harus ditanggung.
Informasi yang beredar dalam artikel ini menyebut okupansi Whoosh rata-rata berada pada kisaran 60–70% pada hari kerja dan meningkat menjadi sekitar 90% pada akhir pekan. Dalam konteks beban biaya seperti listrik, sumber daya manusia, perawatan, serta kewajiban utang luar negeri, tingkat keterisian tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab pertanyaan apakah biaya operasional benar-benar tertutup, terlebih jika dikaitkan dengan cicilan pinjaman.
Jika klaim kemandirian operasional memang akurat, tuntutan yang menguat adalah perlunya keterbukaan data, antara lain pendapatan tiket, biaya pemeliharaan, serta arus kas operasional. Namun, transparansi semacam itu disebut belum muncul, sementara pernyataan yang beredar lebih banyak berupa narasi verbal tanpa dukungan angka yang dapat diuji.
Artikel ini juga menyoroti dimensi politik di balik komunikasi proyek. Whoosh dipandang sebagai simbol penting dari agenda modernisasi infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo, dengan Luhut sebagai salah satu pejabat yang paling vokal membela proyek tersebut. Dalam kerangka itu, pengakuan bahwa proyek masih defisit dinilai dapat berdampak pada citra perencanaan dan manajemen, sehingga narasi keberhasilan menjadi penting secara politik.
Pada saat yang sama, disebutkan bahwa sebagian beban finansial proyek masih berkaitan dengan instrumen negara, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN konsorsium KCIC, penjaminan utang luar negeri melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta potensi dukungan jika arus kas KCIC mengalami masalah. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa klaim “mandiri” perlu dijelaskan secara rinci karena tetap ada keterkaitan dengan keuangan publik.
Gaya komunikasi Luhut yang dinilai sangat optimistis juga menjadi sorotan. Kritik yang muncul menekankan bahwa dalam kebijakan ekonomi publik, pernyataan besar tanpa data dan audit yang terbuka berisiko memperlebar jarak antara retorika pejabat dan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Kesimpulan yang ditekankan dalam artikel adalah bahwa kebanggaan atas teknologi dan operasional Whoosh tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai kesehatan finansialnya. Klaim penutupan biaya operasional dinilai perlu ditopang transparansi fiskal, laporan akuntabel, serta evaluasi kinerja yang dapat diperiksa publik.
