Sejumlah partai politik dalam koalisi pemerintah menggulirkan wacana agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai-partai yang menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyampaikan bahwa salah satu alasan dukungan itu berkaitan dengan tingginya biaya kampanye dalam pilkada langsung. Menurutnya, ongkos yang mahal kerap menjadi hambatan bagi sosok yang dinilai kompeten untuk maju sebagai kepala daerah.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Sugiono juga menekankan aspek efisiensi sebagai pertimbangan. “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuhnya.
Di tengah menguatnya wacana tersebut, pengamat politik Arifki Chaniago menyoroti posisi Partai Demokrat yang dinilai berada dalam situasi dilematis. Menurut Arifki, Demokrat menghadapi pilihan sulit antara menjaga hubungan dengan partai-partai koalisi pemerintah yang tengah mengonsolidasikan kekuasaan, atau tetap mempertahankan kedekatan dengan aspirasi publik.
Arifki menilai persoalan ini bukan semata menyangkut teknis mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan juga terkait arah dan konsistensi politik Demokrat ke depan. Ia menyebut partai berlambang mercy itu berada di persimpangan antara menjaga kenyamanan elite koalisi atau mempertahankan posisi sebagai partai yang mengusung narasi demokrasi elektoral dan kedekatan dengan pemilih.
“Demokrat tidak bisa sepenuhnya melawan arus koalisi pemerintah, tapi juga tidak mungkin mengabaikan suara publik. Terlalu condong ke elite berisiko menjauhkan mereka dari basis pemilih,” kata Arifki dalam pesan yang diterima, Selasa (30/12/2025).
Menurut Arifki, situasi ini semakin sensitif karena Demokrat memiliki figur utama, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang secara politik dinilai hampir “wajib” diproyeksikan sebagai calon wakil presiden atau bahkan calon presiden pada Pilpres 2029.
